Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

Langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merekrut 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 terus menuai kritik tajam. 

Keputusan tersebut dinilai pengamat politik Adi Prayitno bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam pemerintahan.

Kebijakan ini semakin menambah beban keuangan negara di tengah upaya efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

"Tentunya ini akan membebani APBN kita di masa-masa yang akan datang," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 11 Maret 2025.

Selain itu, Adi mempertanyakan kompetensi para kader PSI yang ditunjuk. Menurutnya, tidak ada rekam jejak yang jelas terkait pengalaman mereka dalam menangani emisi karbon dan perubahan iklim. 

"Wajar kalau kemudian hal-hal yang sifatnya kontroversial sampai hari ini dipergunjingkan," kata analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Polemik semakin memanas setelah Raja Juli Antoni yang juga menjabat Sekjen PSI menyatakan bahwa pendanaan program FOLU Net Sink 2030 tidak bersumber dari APBN. 

"Itu kan tentu tidak masuk akal karena semua anggaran apapun terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian dan lembaga itu strukturnya dari APBN bukan dari tempat yang lain," jelasnya.

Adi menilai pernyataan tersebut justru menimbulkan kecurigaan baru dan bisa menjadi temuan juga pintu masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri lebih dalam.

"Ini bisa masuk gratifikasi. Ini bisa masuk dalam kategori suap," tandas Adi Prayitno.