Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/Ist

Politik

Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

SELASA, 11 MARET 2025 | 16:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merekrut 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 terus menuai kritik tajam. 

Keputusan tersebut dinilai pengamat politik Adi Prayitno bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam pemerintahan.

Kebijakan ini semakin menambah beban keuangan negara di tengah upaya efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 


"Tentunya ini akan membebani APBN kita di masa-masa yang akan datang," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 11 Maret 2025.

Selain itu, Adi mempertanyakan kompetensi para kader PSI yang ditunjuk. Menurutnya, tidak ada rekam jejak yang jelas terkait pengalaman mereka dalam menangani emisi karbon dan perubahan iklim. 

"Wajar kalau kemudian hal-hal yang sifatnya kontroversial sampai hari ini dipergunjingkan," kata analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Polemik semakin memanas setelah Raja Juli Antoni yang juga menjabat Sekjen PSI menyatakan bahwa pendanaan program FOLU Net Sink 2030 tidak bersumber dari APBN. 

"Itu kan tentu tidak masuk akal karena semua anggaran apapun terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian dan lembaga itu strukturnya dari APBN bukan dari tempat yang lain," jelasnya.

Adi menilai pernyataan tersebut justru menimbulkan kecurigaan baru dan bisa menjadi temuan juga pintu masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri lebih dalam.

"Ini bisa masuk gratifikasi. Ini bisa masuk dalam kategori suap," tandas Adi Prayitno.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya