Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Polandia Mau Naikkan Pajak Teknologi, AS Langsung Kasih Ultimatum

SELASA, 11 MARET 2025 | 12:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Polandia berencana menerapkan pajak baru yang ditujukan kepada perusahaan teknologi besar dalam beberapa bulan mendatang. Menteri Digitalisasi Polandia, Krzysztof Gawkowski, mengumumkan rencana ini pada Senin, 10 Maret 2025 waktu setempat.

Menanggapi rencana tersebut, Thomas Rose, yang baru saja dinominasikan oleh Presiden Donald Trump sebagai Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Polandia, menyatakan ketidaksetujuannya. 

Ia menilai bahwa penerapan pajak baru ini akan merugikan Polandia dan merusak hubungan antara kedua negara.


"Tidak cerdas! Pajak yang merugikan diri sendiri ini hanya akan merugikan Polandia dan hubungannya dengan AS," tulis Rose di X, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa 11 Maret 2025.

"Presiden Trump akan membalasnya, seperti yang seharusnya. Batalkan pajak ini untuk menghindari konsekuensinya!," lanjutnya.

Saat ini, tarif pajak perusahaan di Polandia adalah 19 persen. Pajak ini berlaku untuk semua perusahaan yang beroperasi di negara tersebut, termasuk perusahaan teknologi besar.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya