DPR Terbuka Menerima Masukan Publik terkait Revisi UU TNI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan menerima masukan publik dalam melakukan pembahasan revisi Undang-undang (UU) Nomor 34/2004 tentang TNI. 

Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 11 Maret 2025. 

“DPR membuka diri untuk menerima masukan dari elemen masyarakat dalam hal pembahasan RUU TNI ini,” kata Puan. 

Puan mengatakan, Komisi I DPR akan membahas secara komprehensif revisi UU TNI tersebut dengan stakeholder terkait. 

“Komisi I yang akan membahas yang terbaik dalam rencana kelanjutan dari UU tersebut,” ujar politikus PDIP ini.

Namun Puan menolak berspekulasi mengenai revisi UU TNI tersebut, termasuk mengenai adanya usulan tiga matra TNI berada di bawah garis koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemhan). 

“Nanti kita lihat bagaimana apakah itu akan dilaksanakan, apakah yang itu akan direvisi dan lain sebagainya tentu saja nanti tergantung dari hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan masukan dari masyarakat,” pungkasnya.