Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini/Ist

Nusantara

Tunda Pengangkatan CASN dan PPPK

Menteri PANRB Jangan Jadi Firaun Baru

SELASA, 11 MARET 2025 | 07:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini jangan menjadi Firaun baru dengan menunda pengangkatan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil menilai, penundaan pengangkatan CASN dan PPPK merupakan pola kucing-kucingan yang dibawa Menteri PANRB karena memiliki alasan yang dianggap sangat konyol.

"Alasan yang dikemukakan adalah pemerintah sedang mengatur penempatan dari ASN-ASN adalah konyol bin konyol," kata Kang Tamil kepada RMOL, Selasa 11 Maret 2025. 


Pasalnya, kata Kang Tamil, CASN dan calon PPPK itu tidak mungkin bisa melakukan pendaftaran kalau tidak ada penempatan yang dibuka. 

"Jadi mereka-mereka itu melakukan pendaftaran karena memang ada posisi yang dibutuhkan oleh negara," kata Kang Tamil.

Akademisi Universitas Dian Nusantara ini pun menyoroti sikap pemerintahan yang kebakaran jenggot ketika PT Sritex tutup yang menciptakan pengangguran 10 ribu orang. Namun, negara tidak bergeming ketika saat ini menciptakan 1,7 juta jiwa pengangguran ketika menunda pengangkatan CASN dan PPPK.

"Kalau kemarin mereka itu adalah pegawai honorer, setelah dia mengajukan diri ikut seleksi PPPK atau dia mengajukan diri ikut seleksi ASN, dan kemudian dia lulus, artinya status honorernya berhenti, selesai," kata Kang Tamil.

Artinya, sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka tidak lagi mendapatkan gaji sebagai honorer. Lalu sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, siapa yang menggaji mereka? 

"Nomenklatur mana yang digunakan untuk menggaji mereka? Ada 1,7 juta pengangguran baru yang diciptakan oleh kekonyolan dari Menteri PANRB ini," kata Kang Tamil.

"Menteri PANRB ini jangan jadi Firaun baru dalam pemerintahnya Pak Prabowo," pungkas Kang Tamil.



Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya