Berita

QlElon Musk/Net

Dunia

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

SENIN, 10 MARET 2025 | 11:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Miliarder Elon Musk kembali membuat pernyataan kontroversial dengan mendukung gagasan agar Amerika Serikat keluar dari organisasi keamanan NATO.

Melalui platform media sosialnya, X (sebelumnya Twitter), Musk menyatakan bahwa "tidak masuk akal bagi Amerika untuk membayar biaya pertahanan Eropa."

Dukungan Musk terhadap keluarnya AS dari aliansi pertahanan itu muncul dalam tanggapannya terhadap unggahan seorang komentator konservatif yang menyerukan agar AS segera meninggalkan NATO. 


“Kami benar-benar harus melakukannya,” ujar pendiri dan CEO Tesla Inc. tersebut, seperti dimuat Bloomberg

Komentar Musk muncul di tengah perdebatan hangat mengenai masa depan NATO, yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-76 pada April mendatang. 

Isu ini semakin relevan mengingat laporan NBC pada 6 Maret yang menyebutkan bahwa mantan Presiden AS Donald Trump telah berdiskusi dengan para pembantunya untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan AS dalam NATO. 

Sikap skeptis terhadap NATO juga digaungkan oleh Trump. Dalam pernyataan kepada wartawan pada hari yang sama, Trump mengulang kembali pendiriannya bahwa negara-negara anggota NATO harus membayar bagian mereka dalam aliansi. 

"Itu akal sehat, bukan? Jika mereka tidak membayar, saya tidak akan membela mereka. Tidak, saya tidak akan membela mereka," ujar Trump di Ruang Oval.

Sejak lama, Trump telah menekan negara-negara anggota NATO agar meningkatkan belanja pertahanan mereka. Di dalam aliansi ini, sebagian besar negara Eropa bergantung pada AS untuk komunikasi, intelijen, logistik, serta kepemimpinan strategis dan kekuatan senjata.

Merespons ketidakpastian mengenai komitmen AS terhadap NATO, para pemimpin Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat di Brussels pekan lalu. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merancang peningkatan besar-besaran dalam anggaran pertahanan. 

Para pejabat membahas proposal Komisi Eropa yang mencakup rencana pinjaman 150 miliar euro untuk negara-negara anggota, serta usulan agar negara-negara Eropa dapat menggunakan anggaran nasional mereka untuk belanja pertahanan sebesar 650 miliar euro dalam empat tahun ke depan tanpa terkena penalti anggaran.

“Dalam beberapa minggu terakhir, kita telah melihat apa yang saya sebut sebagai perkembangan yang cukup bergejolak,” kata Komisaris Pertahanan Uni Eropa Andrius Kubilius dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada Jumat lalu. 

Meski wacana AS keluar dari NATO kembali mengemuka, langkah tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja oleh presiden. 

Berdasarkan undang-undang tahun 2023, presiden AS tidak dapat secara sepihak menarik diri dari aliansi tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di Senat atau tindakan khusus dari Kongres.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya