Berita

Ilustrasi Rice Milling/Istimewa

Politik

Penyerapan Gabah Lokal Belum Maksimal, Bulog Sumsel Didorong Bangun Banyak Rice Milling

SENIN, 10 MARET 2025 | 05:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ketua Komisi II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Ayu Nur Suri, menyoroti lemahnya penyerapan gabah lokal serta minimnya perlindungan harga bagi petani. 

Untuk itu ia meminta Perum Bulog Kanwil Sumsel-Babel segera membangun fasilitas penggilingan padi (rice milling) di sentra produksi guna memutus dominasi tengkulak, mempercepat hilirisasi, dan menjaga harga gabah tetap stabil.

“Sumsel ini penghasil padi besar, tapi petaninya terus dirugikan karena Bulog belum punya rice milling sendiri. Selama ini kita cuma jadi penonton permainan harga di lapangan. Sudah saatnya Bulog turun tangan penuh dengan alat produksi sendiri,” ujar Ayu, diwartakan RMOLSumsel, Minggu, 9 Maret 2025.


Ayu mengungkapkan bahwa pada 2025, Sumsel diperkirakan menghasilkan 2,9 juta ton gabah kering panen (GKP). Namun, ironisnya, dari jumlah tersebut, Bulog hanya mampu menyerap sekitar 160 ribu ton beras. Sehingga sebagian besar hasil panen petani dilepas ke pasar bebas tanpa perlindungan harga, membuka celah bagi tengkulak.

“Bayangkan, produksi kita nyaris tiga juta ton, tapi Bulog cuma serap segitu (160 ribu ton). Sisanya ke mana? Jelas jatuh ke tangan tengkulak. Kalau begini terus, petani kita tidak akan pernah sejahtera,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ayu menyoroti bahwa hingga kini Bulog Sumsel belum memiliki fasilitas rice milling sendiri. Seluruh proses penggilingan masih menggantungkan diri pada pihak ketiga, yakni 23 pengusaha penggilingan padi yang terikat kontrak. Hal ini menyebabkan Bulog kesulitan menjaga standar kualitas, efisiensi biaya, serta kontrol harga.

“Kalau Bulog punya rice milling sendiri, semua rantai produksi bisa dikendalikan. Harga lebih stabil, kualitas lebih terjamin, petani juga tidak lagi dipaksa menjual murah karena tidak ada pilihan lain,” tambahnya.

Ayu juga menegaskan pentingnya penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru sesuai Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025, yang menetapkan harga GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Saya tegaskan, jangan ada yang main mata soal harga. Kalau ada yang beli gabah di bawah Rp6.500, itu pelanggaran. Bulog wajib jadi garda terdepan menjaga harga petani,” tegasnya.

Adapun rincian harga resmi penyerapan Bulog 2025 adalah GKP di petani Rp6.500/kg, GKP di penggilingan Rp6.700/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp8.000/kg, GKG di gudang Bulog Rp8.200/kg, dan beras di gudang Bulog Rp12.000/kg. 

Namun, di lapangan, banyak petani yang masih terpaksa menjual gabah di bawah HPP karena lemahnya daya serap Bulog dan kuatnya kendali tengkulak.

Melihat situasi ini, DPRD Sumsel dalam waktu dekat akan merekomendasikan kepada Gubernur Sumsel untuk memanggil seluruh asosiasi pengusaha penggilingan padi guna membentuk forum komunikasi yang fokus menjaga keseimbangan harga gabah dan beras di tingkat petani hingga konsumen.

“Ini soal keadilan dan keberpihakan. Kita harus duduk satu meja: pemerintah, Bulog, pengusaha, dan petani. Kalau tidak ada sinergi, harga terus dikendalikan segelintir pemain, dan petani cuma jadi korban,” ujarnya.

Selain mendorong pembangunan rice milling, Ayu juga meminta pemerintah provinsi memperkuat pendampingan petani, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, teknologi pertanian modern, hingga akses pemasaran. Menurutnya, hilirisasi padi harus dilakukan secara menyeluruh agar Sumsel tidak hanya menjadi penghasil gabah, tetapi juga pusat produksi beras berkualitas tinggi.

“Potensi kita luar biasa, tapi tanpa keberanian membangun ekosistem pangan yang adil, petani kita akan terus dikalahkan. Kita tidak boleh biarkan itu terjadi,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya