Berita

Presiden Prabowo Subianto saat bertemu sejumlah konglomerat/Ist

Politik

Prabowo Sudah Berhitung Perlawanan Balik Koruptor

MINGGU, 09 MARET 2025 | 08:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha besar Indonesia di tengah langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. 

Pertemuan ini memunculkan spekulasi politik, terutama terkait dugaan bahwa hasil korupsi tersebut akan digunakan untuk menciptakan kekacauan ekonomi dan politik, termasuk upaya menggulingkan Prabowo.

Pengamat Intelijen Doni Istyanto menilai bahwa sebagai seorang jenderal bintang empat, Prabowo pasti telah memperhitungkan segala risiko dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk potensi perlawanan dari para pihak yang merasa terancam oleh pemberantasan korupsi.


"Presiden Prabowo Subianto sudah memperhitungkan semua langkah-langkah yang beliau ambil beserta seluruh risikonya, termasuk dan tidak terbatas pada perlawanan balik yang akan dilakukan oleh para koruptor," ujar Doni kepada RMOL, 9 Minggu Maret 2025.

Doni menduga dalam pertemuan ini, Prabowo kemungkinan besar meminta para pengusaha untuk turut membantu Indonesia mencapai kemandirian ekonomi.

Prabowo memberikan peringatan kepada para pengusaha yang selama ini meraup keuntungan dari berbisnis di Indonesia, tetapi justru lebih memilih menginvestasikan hasilnya di luar negeri. 

"Di saat bangsa Indonesia membutuhkan dukungan, sikap semacam itu dapat berujung pada konsekuensi serius," kata Doni.

Prabowo juga pasti akan memberikan jaminan  perlindungan usaha kepada para konglomerat. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni komitmen untuk terus berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Langkah Prabowo ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik bisnis yang merugikan negara serta menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi potensi gangguan ekonomi dan politik yang bisa timbul dari kasus-kasus korupsi besar.

Selain miliarder asal AS Ray Dalio, pertemuan Presiden Prabowo juga melibatkan penguasa Indonesia yakni Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam yang merupakan pemilik Jhonlin Group, pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, dan pemilik Salim Group Anthony Salim, serta pemilik Adaro Boy Thohir.

Selain itu, Ketua Kadin Anindya Bakrie, Bos Lippo James Riady, konglomerat Medco Energy Hilmi Panigoro, Bos Sinar Mas Franky Oesman Widjaja, Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, Bos Trans Corp Chairul Tanjung hingga Bos Artha Graha Tomy Winata.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya