Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Fokus ke Sukuk, BPKH Hindari Investasi Berisiko

MINGGU, 09 MARET 2025 | 03:09 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengatakan pihaknya terus berhati-hati dalam memilih instrumen investasi guna menjaga keamanan dan keberlanjutan dana haji. 

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, Indra Gunawan memastikan BPKH hanya akan menempatkan dana pada investasi yang aman, stabil, dan sesuai prinsip syariah.

"Kita gak maulah yang aneh-aneh Pak. Kita maulah yang aman, syariah," kata Indra pada Sabtu 8 Maret 2025.


Salah satu bentuk kehati-hatian BPKH adalah dalam berinvestasi di pasar saham. Meskipun ada indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII), fluktuasi harga yang tinggi membuat instrumen ini kurang menarik bagi BPKH.

"Bisa dicek, 10 tahun terakhir kinerja indeks saham syariah jeblok dibandingin profesional. Gak ada cashflow-nya, dividennya paling cuma 2-4 persen, tapi harga turunnya bisa tajem kayak kemarin 20 persen," jelasnya. 

"Sudah 10 tahun terakhir ini Pak, kita sudah pelajari semua kalau memang suatu saat mulai bagus lagi, kita (akan coba). Tapi masalahnya tidak ada arus cash," ungkap Indra.

Dalam hal ini, ia mencontohkan kasus BPJS yang mengalami unrealized loss akibat investasi di saham dan sempat dipanggil pihak berwajib.

Sebagai bagian dari strateginya, BPKH, kata Indra memilih sukuk yang dikeluarkan pemerintah sebagai pilihan investasi yang aman dan dipastikan tidak default.

"Kalau sukuk cukup enak Pak. Kita tiap hari bahkan tahu mau ada kupon berapa, segala macam. Misalnya sehari ini kita sudah kira-kira Rp2,5 triliun, nanti April-Mei kita dapet kira-kira Rp5 triliun. Mudah-mudahan kita tembus," tuturnya. 

Sementara itu, BPKH juga menyisihkan sebagian instrumen investasinya di emas. Menurut Indra, emas dinilai sebagai alat lindung nilai (hedging) yang efektif terhadap inflasi dan fluktuasi nilai tukar.

"Tapi kalau untuk tumbuh kembangnya, itu belum tentu, karena tidak ada arus kasnya kan. Tidak ada dividennya, tidak ada kuponnya kalau emas. Jadi murni kepada nilai emasnya, harga emasnya berapa," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya