Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Net
Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membubarkan Departemen Pendidikan menimbulkan ketidakpastian terkait nasib pinjaman mahasiswa (student loan) di AS.
Dengan total nilai mencapai 1,64 triliun Dolar AS, program pinjaman tersebut selama ini dikelola oleh Departemen Pendidikan, dan kini masa depannya dipertanyakan seiring dengan upaya pemerintah untuk mengalihkan tanggung jawab tersebut ke lembaga lain.
Pada Kamis 6 Maret 2025, Trump mengakui bahwa saldo pinjaman yang sangat besar merupakan faktor yang menyulitkan dalam upayanya untuk menutup lembaga tersebut.
"Kami telah melakukan diskusi hari ini," kata Trump, dikutip dari
CNN Sabtu 8 Maret 2025.
Trump mengisyaratkan bahwa pengelolaan pinjaman ini dapat dialihkan ke Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, atau bahkan Badan Usaha Kecil dan Menengah (SBA).
Ia juga menyebut bahwa Administrator SBA Kelly Loeffler tertarik untuk mengambil alih peran tersebut. Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah masih akan memberikan pinjaman langsung kepada mahasiswa.
Di samping itu, laporan Proyek 2025 mengusulkan pembentukan badan baru untuk menangani pinjaman di masa depan, dipimpin oleh pejabat yang dikonfirmasi Senat.
Meski demikian, pemerintah tidak akan lagi menyalurkan pinjaman secara langsung, melainkan hanya bertindak sebagai penjamin bagi pinjaman yang diberikan oleh perusahaan swasta.
Badan baru ini akan didanai oleh Kongres, dengan pendekatan yang memperlakukan pembayar pajak sebagai investor.
Pinjaman di masa depan juga berpotensi memiliki syarat yang berbeda, seperti bunga lebih rendah untuk jurusan atau profesi tertentu yang dianggap lebih prospektif.
"Kemudahan akses ke pinjaman dan hibah mahasiswa federal selama ini tidak memberikan insentif bagi mahasiswa untuk memilih jalur karier yang menghasilkan pendapatan stabil," ujar Direktur Heritage Foundation’s Center for Education Policy, Lindsey Burke.
Dalam skema yang diusulkan, pinjaman lama akan dipindahkan ke Departemen Keuangan, yang akan menangani pembayaran dan penagihan utang. Namun, hingga kini belum ada kejelasan bagaimana Departemen Keuangan akan mengelola portofolio tersebut.
Saat ini, sekitar 40 persen dari total pinjaman mahasiswa tercatat dalam kondisi menunggak atau mengalami keterlambatan pembayaran.
