Berita

Tersangka kasus penggelapan yang juga mantan pegawai Bank BTN Ike Kusumawati

Presisi

Kerja Polri Tangani Kasus Penggelapan Mantan Pegawai Bank BTN Diapresiasi

SABTU, 08 MARET 2025 | 19:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Advokat dan aktivis nasional Edy Syahputra menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas langkah tegas dalam menangani kasus penggelapan dana yang melibatkan oknum mantan karyawati Bank BTN.

Setelah proses penyidikan yang berlangsung sekitar tiga tahun, berkas perkara akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan pada 6 Februari 2025, dan saat ini tersangka telah ditahan sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada kejaksaan yang akhirnya menahan tersangka. Semoga keadilan dan kebenaran segera ditegakkan di bumi Indonesia tercinta," kata Edy Syahputra.


Kasus bermula pada April 2020 ketika tersangka Ike Kusumawati sebagai pegawai Bank BTN menawarkan produk deposito dengan bunga tinggi di Bank BTN kepada korban. Dengan iming-iming keuntungan menarik serta jaminan pencairan dana sewaktu-waktu bisa diambil bila dibutuhkan, korban akhirnya menitipkan sementara dana sebesar Rp2,1 miliar. Namun setelah dana diserahkan komunikasi dengan tersangka terputus.

Upaya korban untuk meminta pengembalian dana melalui WhatsApp dan tiga kali surat somasi tidak membuahkan hasil. Belakangan, korban mengetahui bahwa dana yang dititipkan sementara tersebut tidak didepositokan sebagaimana dijanjikan. Akibatnya, korban melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/4250/VIII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya.

Edy Syahputra menegaskan pentingnya agar proses hukum terus berjalan dengan tegas dan transparan tanpa ada penangguhan penahanan pelaku oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun hakim. 

"Saya juga berharap agar pihak kejaksaan atau hakim tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka karena dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti. Disamping itu korban juga telah melporkan IK (Ike Kusumawati) atas dugaan TPPU yang mana telah diproses di Polda Metro Jaya dan dikhawatirkan mempengaruhi saksi, atau bahkan dikhawatirkan melarikan diri, mengingat tersangka sering berpindah domisili dan bepergian ke luar negeri," ujar Edy.

Edy Syahputra yang juga anggota Jaringan Advokat Publik Indonesia juga menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan hukum di Indonesia dapat berlangsung secara adil dan transparan. Menurutnya, proses hukum yang profesional akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

"Semoga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, hukum ditegakkan seadil-adilnya. Saya mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan mengawal perjalanan proses hukum ini agar tidak ada intervensi atau hambatan yang menghalangi keadilan," tambahnya.

Kasus penggelapan dana dan dugaan TPPU yang melibatkan oknum mantan karyawati Bank BTN, katanya, menjadi contoh nyata bagaimana aparat penegak hukum berupaya menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dengan langkah tegas yang telah diambil, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan menghasilkan putusan yang benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan.

"Saya mengajak sema pihak untuk terus mendukung upaya penegakan hukum yang profesional dan berintegritas demi terciptanya sistem hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia," tukasnya.

Catatan: Artikel ini ditanggapi BTN. Tanggapan bisa disimak dengan klik di sini.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya