Berita

Tersangka kasus penggelapan yang juga mantan pegawai Bank BTN Ike Kusumawati

Presisi

Kerja Polri Tangani Kasus Penggelapan Mantan Pegawai Bank BTN Diapresiasi

SABTU, 08 MARET 2025 | 19:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Advokat dan aktivis nasional Edy Syahputra menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas langkah tegas dalam menangani kasus penggelapan dana yang melibatkan oknum mantan karyawati Bank BTN.

Setelah proses penyidikan yang berlangsung sekitar tiga tahun, berkas perkara akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan pada 6 Februari 2025, dan saat ini tersangka telah ditahan sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada kejaksaan yang akhirnya menahan tersangka. Semoga keadilan dan kebenaran segera ditegakkan di bumi Indonesia tercinta," kata Edy Syahputra.


Kasus bermula pada April 2020 ketika tersangka Ike Kusumawati sebagai pegawai Bank BTN menawarkan produk deposito dengan bunga tinggi di Bank BTN kepada korban. Dengan iming-iming keuntungan menarik serta jaminan pencairan dana sewaktu-waktu bisa diambil bila dibutuhkan, korban akhirnya menitipkan sementara dana sebesar Rp2,1 miliar. Namun setelah dana diserahkan komunikasi dengan tersangka terputus.

Upaya korban untuk meminta pengembalian dana melalui WhatsApp dan tiga kali surat somasi tidak membuahkan hasil. Belakangan, korban mengetahui bahwa dana yang dititipkan sementara tersebut tidak didepositokan sebagaimana dijanjikan. Akibatnya, korban melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/4250/VIII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya.

Edy Syahputra menegaskan pentingnya agar proses hukum terus berjalan dengan tegas dan transparan tanpa ada penangguhan penahanan pelaku oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun hakim. 

"Saya juga berharap agar pihak kejaksaan atau hakim tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka karena dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti. Disamping itu korban juga telah melporkan IK (Ike Kusumawati) atas dugaan TPPU yang mana telah diproses di Polda Metro Jaya dan dikhawatirkan mempengaruhi saksi, atau bahkan dikhawatirkan melarikan diri, mengingat tersangka sering berpindah domisili dan bepergian ke luar negeri," ujar Edy.

Edy Syahputra yang juga anggota Jaringan Advokat Publik Indonesia juga menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan hukum di Indonesia dapat berlangsung secara adil dan transparan. Menurutnya, proses hukum yang profesional akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

"Semoga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, hukum ditegakkan seadil-adilnya. Saya mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan mengawal perjalanan proses hukum ini agar tidak ada intervensi atau hambatan yang menghalangi keadilan," tambahnya.

Kasus penggelapan dana dan dugaan TPPU yang melibatkan oknum mantan karyawati Bank BTN, katanya, menjadi contoh nyata bagaimana aparat penegak hukum berupaya menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dengan langkah tegas yang telah diambil, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan menghasilkan putusan yang benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan.

"Saya mengajak sema pihak untuk terus mendukung upaya penegakan hukum yang profesional dan berintegritas demi terciptanya sistem hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia," tukasnya.

Catatan: Artikel ini ditanggapi BTN. Tanggapan bisa disimak dengan klik di sini.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya