Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para Konglomerat baru-baru ini, tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023.
Keyakinan itu disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengingat kasus tersebut terjadi sebelum Prabowo menjadi presiden.
Jamiluddin meyakini hal tersebut, sekalipun Kejaksaan Agung belakangan terus mengusut kasus korupsi Pertamina Patra Niaga yang melibatkan anak kandung Saudagar Minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza dan terancam hukuman mati.
“Jadi, terlalu jauh mengaitkan pertemuan itu dengan kasus Pertamina. Apalagi bila kasus Pertamina dikaitkan dengan upaya menjatuhkan Prabowo,” kata Jamiluddin kepada
RMOL, Sabtu 8 Maret 2025.
“Kasus Pertamina harusnya dikaitkan dengan rezim sebelum Prabowo. Hal ini akan lebih fair dan lebih logis,” imbuh dia.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung membuka peluang menjerat Muhammad Kerry Adrianto Riza dengan ancaman hukuman mati.
Selain terhadap anak saudagar minyak Riza Chalid, kemungkinan yang sama juga terbuka dilakukan terhadap tersangka lain dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023.
Kasus pengemplangan duit negara yang untuk tahun 2023 saja merugikan negara Rp193,7 triliun itu di antaranya terjadi saat pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional.
Artinya, melakukan korupsi saat bencana nasional bisa diberlakukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Pasal 2 UU Tipikor mengatur tentang sanksi tindak pidana korupsi, yaitu penjara seumur hidup, penjara maksimal 20 tahun, atau pidana mati.
"Kita akan melihat hasil nanti selesai penyelidikan ini, kita akan melihat dulu," kata Burhanuddin usai bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis 6 Maret 2025.
Menurut Burhanuddin, apabila dalam penyelidikan ditemukan fakta-fakta memberatkan, terutama yang terkait dengan pandemi Covid-19, maka ancaman hukumannya akan diperberat.
"Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati," kata Burhanuddin.
