Program Makan Bergizi Gratis (MBG)./Ist
Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi di bidang ekonomi dan keuangan, yakni dengan mencari sektor-sektor mana saja yang bisa dioptimalkan dan efisiensi.
Beberapa kebijakan telah muncul yaitu kebijakan pemangkasan anggaran, makan bergizi gratis (MBG), dan Danantara.
Namun, kebijakan pemangkasan anggaran dinilai terburu-buru dengan tidak melibatkan proses teknokratik yang kuat, sehingga menyebabkan kebijakan tersebut kurang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam rapor 100 hari Prabowo-Gibran yang diterbitkan Center of Economic And Law Studies (CELIOS) disebutkan bahwa Pemenuhan Janji-Janji Politik dalam 100 hari, sebanyak 74 persen responden menjawab beberapa berhasil dan beberapa tidak berhasil.
Direktur Fiskal CELIOS sekaligus Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar mengatakan, itu artinya perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan yang diambil Prabowo-Gibran.
"Sebanyak 31 persen responden menjawab sektor ekonomi merupakan sektor yang paling belum di intervensi oleh kebijakan. Kondisi ini berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat, maraknya PHK di sektor padat karya, dan kekhawatiran adanya risiko global seperti perang dagang yang menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi” kata Media Wahyudi Askar dalam keterangan resmi pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Lanjut Media, saat yang sama Presiden mengatakan bahwa dana hasil pemangkasan tersebut digeser untuk mendukung MBG.
Dari sini, CELIOS menyarankan pemerintah untuk menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target, yakni memfokuskan program pemberian makan gratis ini kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu seperti keluarga yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan.
Tak hanya itu, balita dan ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan nutrisi tambahan juga menjadi fokus.
Untuk memperbaiki keadaan, Media berharap kedepan Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran.
Jangan sampai, efisiensi membebani atau mengurangi layanan publik. Selain itu penerimaan negara harus dioptimalkan, dengan cara menggenjot pajak alternatif, sehingga tidak merugikan masyarakat kalangan bawah.
"Masukan saya, MBG dan Danantara tujuannya sangat baik dan harus diapresiasi, namun dalam pelaksanaannya masih harus ditinjau kembali demi hasil yang optimal," ujarnya.
