Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/Ist

Politik

Raja Juli Antoni Terapkan Nepotisme di Kemenhut

JUMAT, 07 MARET 2025 | 10:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merekrut sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dikritik pengamat politik Rocky Gerung.

Menurut Rocky, penempatan kader partai dalam jumlah besar di satu kementerian menimbulkan pertanyaan besar terkait tujuan sebenarnya. 

Rocky bahkan menyebut bahwa satu-satunya alasan logis dari kebijakan ini adalah kepentingan politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.


"Satu-satunya keterangan adalah untuk mencuri, mencuri informasi, membangun jaringan. Itu sudah koruptif sejak dalam pikiran," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 7 Maret 2025.

Lebih lanjut, Rocky menyoroti bahwa masuknya kader PSI ke dalam struktur kementerian yang mengelola sumber daya besar, seperti hutan dan kekayaan alam, berpotensi melanggengkan praktik nepotisme. 

"Cara menjalankannya betul-betul dinastikal, itu bahkan bisa disebut nepotisme, karena dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya ada bisnis besar di situ soal hutan dan sumber daya dalamnya," kata Rocky.

Selain itu, Rocky juga menyinggung besaran gaji yang kemungkinan diterima oleh tim tersebut. Dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan, Rocky menilai kebijakan ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan pengeluaran negara.

"Kita membiayai mereka yang tidak dalam kapasitas memahami teknokrasi atau lingkungan. Pak Prabowo ingin ada penghematan, tapi justru APBN mungkin akan membayar gaji mereka dengan nominal besar untuk hal-hal yang sifatnya hanya insentif," ungkap Rocky.

Rocky pun mengingatkan bahwa praktik semacam ini hanya memperburuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang selama ini tak menunjukkan perbaikan signifikan. 

Dosen ilmu filsafat itu menyebut bahwa fenomena ini memperkuat pandangan masyarakat sipil bahwa Indonesia semakin menjadi "sarang koruptor."

"Indeks Persepsi Korupsi kita tidak pernah maju-maju, malah makin memburuk," tandas Rocky.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya