Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/Ist

Politik

Raja Juli Antoni Terapkan Nepotisme di Kemenhut

JUMAT, 07 MARET 2025 | 10:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merekrut sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dikritik pengamat politik Rocky Gerung.

Menurut Rocky, penempatan kader partai dalam jumlah besar di satu kementerian menimbulkan pertanyaan besar terkait tujuan sebenarnya. 

Rocky bahkan menyebut bahwa satu-satunya alasan logis dari kebijakan ini adalah kepentingan politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.


"Satu-satunya keterangan adalah untuk mencuri, mencuri informasi, membangun jaringan. Itu sudah koruptif sejak dalam pikiran," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 7 Maret 2025.

Lebih lanjut, Rocky menyoroti bahwa masuknya kader PSI ke dalam struktur kementerian yang mengelola sumber daya besar, seperti hutan dan kekayaan alam, berpotensi melanggengkan praktik nepotisme. 

"Cara menjalankannya betul-betul dinastikal, itu bahkan bisa disebut nepotisme, karena dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya ada bisnis besar di situ soal hutan dan sumber daya dalamnya," kata Rocky.

Selain itu, Rocky juga menyinggung besaran gaji yang kemungkinan diterima oleh tim tersebut. Dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan, Rocky menilai kebijakan ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan pengeluaran negara.

"Kita membiayai mereka yang tidak dalam kapasitas memahami teknokrasi atau lingkungan. Pak Prabowo ingin ada penghematan, tapi justru APBN mungkin akan membayar gaji mereka dengan nominal besar untuk hal-hal yang sifatnya hanya insentif," ungkap Rocky.

Rocky pun mengingatkan bahwa praktik semacam ini hanya memperburuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang selama ini tak menunjukkan perbaikan signifikan. 

Dosen ilmu filsafat itu menyebut bahwa fenomena ini memperkuat pandangan masyarakat sipil bahwa Indonesia semakin menjadi "sarang koruptor."

"Indeks Persepsi Korupsi kita tidak pernah maju-maju, malah makin memburuk," tandas Rocky.


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Prabowo Instruksikan Harga Minyak Nonsubsidi Turun Ikuti Harga ICP

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:57

Gerakan Koperasi Kerakyatan Soemitro Didorong Jadi Syarat Seleksi Manajerial KDMP

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:46

Merawat Konstitusi

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:42

DKI-Bali Perkuat Kerja Sama, Obligasi Daerah Jadi Bahasan Utama

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:34

Tak Benar soal Surpres Pergantian Kapolri

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:31

Gagah saat Malak, Mendadak Ingat Anak-Istri Waktu Mau Dipecat

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:25

Harus Ada Langkah Konkret Atasi Kerugian Peternak Ayam Akibat Pemadaman Listrik

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:23

Prabowo Lepas Kepulangan PM Tailan dari Lanud Halim

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:20

Jalur Wisata Bromo Ditutup Total Gegara Kebakaran Hutan di TNBTS

Selasa, 04 Agustus 2026 | 17:11

IHSG Terbang 1,37 Persen ke 6.319

Selasa, 04 Agustus 2026 | 16:44

Selengkapnya