Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/Ist

Politik

Raja Juli Antoni Terapkan Nepotisme di Kemenhut

JUMAT, 07 MARET 2025 | 10:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merekrut sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dikritik pengamat politik Rocky Gerung.

Menurut Rocky, penempatan kader partai dalam jumlah besar di satu kementerian menimbulkan pertanyaan besar terkait tujuan sebenarnya. 

Rocky bahkan menyebut bahwa satu-satunya alasan logis dari kebijakan ini adalah kepentingan politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.


"Satu-satunya keterangan adalah untuk mencuri, mencuri informasi, membangun jaringan. Itu sudah koruptif sejak dalam pikiran," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 7 Maret 2025.

Lebih lanjut, Rocky menyoroti bahwa masuknya kader PSI ke dalam struktur kementerian yang mengelola sumber daya besar, seperti hutan dan kekayaan alam, berpotensi melanggengkan praktik nepotisme. 

"Cara menjalankannya betul-betul dinastikal, itu bahkan bisa disebut nepotisme, karena dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya ada bisnis besar di situ soal hutan dan sumber daya dalamnya," kata Rocky.

Selain itu, Rocky juga menyinggung besaran gaji yang kemungkinan diterima oleh tim tersebut. Dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan, Rocky menilai kebijakan ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan pengeluaran negara.

"Kita membiayai mereka yang tidak dalam kapasitas memahami teknokrasi atau lingkungan. Pak Prabowo ingin ada penghematan, tapi justru APBN mungkin akan membayar gaji mereka dengan nominal besar untuk hal-hal yang sifatnya hanya insentif," ungkap Rocky.

Rocky pun mengingatkan bahwa praktik semacam ini hanya memperburuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang selama ini tak menunjukkan perbaikan signifikan. 

Dosen ilmu filsafat itu menyebut bahwa fenomena ini memperkuat pandangan masyarakat sipil bahwa Indonesia semakin menjadi "sarang koruptor."

"Indeks Persepsi Korupsi kita tidak pernah maju-maju, malah makin memburuk," tandas Rocky.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya