Presiden Ukraina, Volodimir Zelensky dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron/Net
Prancis menyatakan kesiapannya untuk memberikan akses intelijen kepada Ukraina setelah Amerika Serikat menangguhkan kerja sama tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prancis, Sébastien Lecornu, pada Kamis, 6 Maret 2025, sehari setelah Washington menghentikan akses intelijen Ukriana guna menekan Presiden Volodymyr Zelensky.
"Kami memiliki sumber daya intelijen yang kami gunakan untuk membantu Ukraina," ujar Lecornu kepada stasiun radio France Inter.
Langkah AS menangguhkan akses intelijen diyakini sebagai bagian dari upaya pemerintahan Donald Trump untuk mendorong Zelensky agar terlibat dalam perundingan damai dengan Rusia, yang telah menginvasi Ukraina sejak Februari 2022.
Lecornu menekankan bahwa sejak keputusan Washington berlaku pada Rabu sore, 5 Maret 2025, pembagian intelijen dengan Kyiv telah terhenti. Ia juga menyoroti dampaknya terhadap Inggris sebagai sekutu dekat AS.
"Itu telah ditangguhkan sejak kemarin sore. Saya pikir bagi teman-teman Inggris kami yang berada dalam komunitas intelijen dengan Amerika Serikat, itu lebih rumit," tambahnya.
Keputusan Prancis ini memperlihatkan peran yang lebih aktif dalam mendukung Ukraina, terutama di tengah dinamika geopolitik yang berkembang di Eropa.
Selain bantuan intelijen, Prancis juga menegaskan bahwa persediaan senjata nuklirnya sudah mencukupi untuk menjaga keamanan nasional dan sekutu-sekutunya.
"Senjata nuklir kami dikembangkan sejak awal Perang Dingin dan dirancang agar independen dari kekuatan dominan saat itu, Washington dan Moskow," ujar Lecornu.
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga membuka kemungkinan memperluas perlindungan senjata nuklir Prancis bagi mitra-mitra Eropanya dalam menghadapi ancaman dari Rusia.
Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan puncak para pemimpin Eropa yang berfokus pada isu Ukraina dan pertahanan kawasan.
Langkah Prancis ini dipandang sebagai sinyal bahwa Paris ingin mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS dalam mendukung Kyiv, sekaligus memperkuat kepemimpinan Eropa dalam menghadapi ancaman dari Moskow.
