Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net
Presiden Donald Trump dikabarkan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan menghapus Departemen Pendidikan Amerika Serikat.
Kabar itu diungkap oleh Wall Street Journal yang dikutip redaksi pada Kamis, 6 Maret 2025.
Langkah kontroversial tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Trump yang ingin menghapus badan federal tersebut, karena dinilai tidak efisien dan membebani anggaran negara.
Perintah eksekutif ini diperkirakan akan dikeluarkan paling cepat pada hari ini, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Namun, hingga kini Gedung Putih maupun Departemen Pendidikan belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut.
Trump telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk membubarkan Departemen Pendidikan, menyebutnya sebagai pekerjaan penipuan besar.
Meski sebelumnya mengusulkan langkah serupa saat menjabat sebagai presiden pada 2017–2021, upayanya gagal karena tidak mendapat dukungan dari Kongres.
Kini, dengan mayoritas Partai Republik yang terus mengkritik peran pemerintah federal dalam sistem pendidikan, wacana penghapusan kembali mencuat.
Menteri Pendidikan Linda McMahon, yang baru saja dikonfirmasi oleh Senat pada Senin lalu, turut membela rencana tersebut.
“Departemen ini bisa dihapuskan, tetapi itu membutuhkan tindakan kongres,” kata McMahon dalam sidang konfirmasinya.
Ia juga berjanji bahwa dana federal untuk sekolah yang telah dialokasikan oleh Kongres akan tetap tersalurkan meskipun terjadi perubahan besar dalam struktur pemerintahan.
Penghapusan Departemen Pendidikan diperkirakan akan berdampak luas, terutama bagi sekolah negeri dan mahasiswa yang bergantung pada bantuan federal.
Departemen ini mengelola lebih dari 1,6 triliun dolar AS pinjaman mahasiswa serta menyediakan hibah untuk program pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, program seni, dan perbaikan infrastruktur sekolah.
Para pendukung keberadaan departemen ini menilai langkah Trump sebagai ancaman bagi sistem pendidikan publik. Mereka khawatir bahwa pemotongan dana federal akan menghambat akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini bukan hanya tentang birokrasi. Ini tentang memastikan setiap anak Amerika memiliki akses ke pendidikan berkualitas,” kata seorang pejabat pendidikan yang menolak disebut namanya.
Sementara Partai Republik berusaha mengurangi peran federal dalam pendidikan, Partai Demokrat menentang keras usulan pembubaran ini.
Di bawah pemerintahan sebelumnya, Presiden Joe Biden menggunakan Departemen Pendidikan untuk menerapkan kebijakan seperti pengampunan pinjaman mahasiswa dan program keberagaman di sekolah.
Trump sendiri mengakui bahwa langkah ini tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan Kongres, yang memegang kendali atas anggaran departemen.
Namun, ia tetap optimistis dan telah berdiskusi dengan penasihatnya, termasuk miliarder Elon Musk, untuk menekan reformasi birokrasi yang lebih luas.
Jika rencana ini berhasil, Departemen Pendidikan akan menjadi lembaga setingkat kabinet pertama yang dibubarkan oleh Trump.
