Berita

Layanan pos AS/Net

Dunia

Elon Musk Ingin Layanan Pos AS dan Kereta Amtrak Dialihkan ke Swasta

KAMIS, 06 MARET 2025 | 14:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Miliarder Elon Musk mengatakan bahwa kantor Pos AS dan kereta penumpang Amtrak harus diprivatisasi.

Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan perusahaan negara kepada pihak swasta. 

"Menurut saya, secara logis kita harus memprivatisasi apa pun yang dapat diprivatisasi secara wajar," kata Elon Musk - yang menjadi penasihat Presiden Donald Trump terkait rencana untuk mengecilkan anggaran pemerintah AS secara drastis.


Ia mengatakannya dalam sebuah konferensi Morgan Stanley, Rabu 5 Maret 2025 waktu setempat. 

Namun begitu, Elon Musk menyadari bahwa langkah tersebut memerlukan persetujuan kongres. 

Belum ada komentar dari Amtrak, perusahaan milik pemerintah yang didirikan pada tahun 1970. 

Trump pernah  mengatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk menggabungkan Layanan Pos dengan Departemen Perdagangan AS. Usulan itu mendapat pertentangan dari Demokrat yang mengatakan bahwa itu akan melanggar hukum federal.

Dikutip dari Reuters, Kamis 6 Maret 2025, layanan Pos telah merugi lebih dari 100 miliar Dolar AS sejak 2007, termasuk 9,5 miliar Dolar AS dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 September. 

Laba kuartal keempat tercatat sebesar 144 juta Dolar AS. Seiring maraknya email, lembaga tersebut telah dirugikan oleh penurunan 80 persen dalam volume surat kelas satu sejak 1997. Volume sekarang berada pada level terendah sejak 1968.

Amtrak mengatakan pada bulan Desember jumlah penumpang melampaui level pra-Covid 2019 untuk pertama kalinya pada tahun 2024 dan mencapai rekor tertinggi.

Jumlah penumpang Amtrak meningkat 15 persen selama 2023 hingga mencapai rekor 32,8 juta perjalanan pelanggan. 

Pada Maret, Amtrak mengatakan bahwa mereka sedang meningkatkan layanan penumpang di Pantai Timur karena bertujuan untuk menggandakan jumlah penumpang secara nasional pada tahun 2040 menjadi 66 juta penumpang.

Kongres menyetujui 66 miliar Dolar AS untuk proyek kereta api sebagai bagian dari rancangan undang-undang infrastruktur besar-besaran pada tahun 2021, dengan 22 miliar Dolar AS didedikasikan untuk Amtrak selama lima tahun di samping pendanaan reguler.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya