Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

AS Berhenti Bagi Informasi Intelijen dengan Ukraina

KAMIS, 06 MARET 2025 | 09:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Akses Ukraina untuk mendapat informasi intelijen dari Amerika Serikat telah dihentikan sementara.

Menurut Direktur CIA John Ratcliffe pada Rabu, 5  Maret 2025, langkah ini menambah tekanan bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bekerja sama dengan Presiden Donald Trump dalam mengadakan pembicaraan damai dengan Rusia.  

“Saya pikir dalam aspek militer dan intelijen, penghentian ini akan bersifat sementara,” ujar Ratcliffe, seperti dimuat Reuters. 


“Kami akan terus bekerja bahu membahu dengan Ukraina untuk menekan agresi yang terjadi, tetapi juga membuka jalan bagi perundingan damai,” tambahnya.  

Para ahli memperingatkan bahwa penghentian berbagi intelijen ini akan melemahkan kemampuan Ukraina dalam menghadapi Rusia, yang saat ini masih menduduki sekitar 20 persen wilayahnya.  

“Sayangnya, ketergantungan kita terhadap intelijen AS cukup besar,” kata Mykola Bielieskov, peneliti di Institut Kajian Strategis Nasional Ukraina.  

Menurutnya, Ukraina sangat mengandalkan informasi dari AS terkait pergerakan militer Rusia, baik di wilayah pendudukan maupun di dalam Rusia. 

Tanpa informasi tersebut, Ukraina akan mengalami kesulitan dalam mengantisipasi serangan, yang berpotensi meningkatkan korban jiwa dan kehancuran.  

“Kita akan punya lebih sedikit waktu untuk bereaksi, lebih banyak kehancuran, lebih banyak korban jiwa. Semua ini akan sangat melemahkan kita,” kata dia.

AS lebih dulu menghentikan bantuan militer ke Kyiv awal pekan ini, sebuah langkah yang dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan Ukraina dalam bertahan dari serangan rudal Rusia.  

Penghentian berbagi intelijen ini menandakan perubahan kebijakan Trump yang sebelumnya mendukung Ukraina secara kuat, menjadi pendekatan yang lebih lunak terhadap Rusia. 

Namun, strategi ini tampaknya membuahkan hasil. Trump mengungkapkan pada Selasa, 4 Maret 2025, bahwa ia menerima surat dari Zelensky yang menyatakan kesediaannya untuk bernegosiasi.  

Penasihat keamanan nasional Trump, Mike Waltz, juga menyatakan bahwa AS dapat memulihkan bantuan ke Kyiv jika pembicaraan damai berhasil diatur dan langkah-langkah membangun kepercayaan dilakukan.  

Keputusan untuk menghentikan bantuan militer muncul setelah pertemuan Oval Office yang berlangsung panas pada Jumat lalu, di mana Trump dan Zelensky terlibat dalam adu argumen di hadapan media. Akibatnya, penandatanganan kesepakatan eksploitasi mineral antara AS dan Ukraina tertunda.  

Namun, menurut seorang pejabat senior pemerintahan AS, perjanjian tersebut kini kembali berjalan setelah Zelensky menerima saran dari pejabat Washington.  

Beberapa anggota parlemen AS, terutama dari Partai Demokrat, mengecam keputusan Trump menghentikan berbagi intelijen dengan Ukraina.  

Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, menyebut keputusan ini sebagai langkah yang “tidak bijaksana” dan menilai bahwa Trump telah menyerahkan pengaruh AS kepada Rusia.  

“Jelas, menghentikan dukungan intelijen kepada mitra Ukraina kita akan merenggut nyawa,” tegas Warner dalam pernyataannya.  

Sementara itu, negara-negara Eropa, termasuk Prancis dan Inggris, tengah berupaya meningkatkan belanja pertahanan dan merancang rencana perdamaian yang diharapkan dapat diajukan ke AS dalam beberapa hari mendatang.  

Dalam pidatonya di hadapan Kongres AS pada Selasa malam, Trump menegaskan kembali bahwa Washington siap membantu mengakhiri perang di Ukraina.  

“Sudah waktunya untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini. Jika Anda ingin mengakhiri perang, Anda harus berbicara dengan kedua belah pihak,” ujarnya.  

Trump juga mengklaim bahwa Rusia telah memberikan sinyal kuat untuk perdamaian, menyusul pembicaraannya dengan Presiden Vladimir Putin dan serangkaian pertemuan antara pejabat AS dan Rusia di Arab Saudi serta Turki?"pertemuan yang tidak melibatkan Ukraina maupun sekutu Eropa mereka.  

Keputusan Trump untuk menangguhkan dukungan intelijen dan militer ke Ukraina dalam waktu singkat telah mengejutkan banyak pihak, terutama di Eropa, yang khawatir akan dampak kebijakan ini terhadap stabilitas NATO dan hubungan transatlantik ke depan.  

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya