Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

AS Berhenti Bagi Informasi Intelijen dengan Ukraina

KAMIS, 06 MARET 2025 | 09:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Akses Ukraina untuk mendapat informasi intelijen dari Amerika Serikat telah dihentikan sementara.

Menurut Direktur CIA John Ratcliffe pada Rabu, 5  Maret 2025, langkah ini menambah tekanan bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bekerja sama dengan Presiden Donald Trump dalam mengadakan pembicaraan damai dengan Rusia.  

“Saya pikir dalam aspek militer dan intelijen, penghentian ini akan bersifat sementara,” ujar Ratcliffe, seperti dimuat Reuters. 


“Kami akan terus bekerja bahu membahu dengan Ukraina untuk menekan agresi yang terjadi, tetapi juga membuka jalan bagi perundingan damai,” tambahnya.  

Para ahli memperingatkan bahwa penghentian berbagi intelijen ini akan melemahkan kemampuan Ukraina dalam menghadapi Rusia, yang saat ini masih menduduki sekitar 20 persen wilayahnya.  

“Sayangnya, ketergantungan kita terhadap intelijen AS cukup besar,” kata Mykola Bielieskov, peneliti di Institut Kajian Strategis Nasional Ukraina.  

Menurutnya, Ukraina sangat mengandalkan informasi dari AS terkait pergerakan militer Rusia, baik di wilayah pendudukan maupun di dalam Rusia. 

Tanpa informasi tersebut, Ukraina akan mengalami kesulitan dalam mengantisipasi serangan, yang berpotensi meningkatkan korban jiwa dan kehancuran.  

“Kita akan punya lebih sedikit waktu untuk bereaksi, lebih banyak kehancuran, lebih banyak korban jiwa. Semua ini akan sangat melemahkan kita,” kata dia.

AS lebih dulu menghentikan bantuan militer ke Kyiv awal pekan ini, sebuah langkah yang dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan Ukraina dalam bertahan dari serangan rudal Rusia.  

Penghentian berbagi intelijen ini menandakan perubahan kebijakan Trump yang sebelumnya mendukung Ukraina secara kuat, menjadi pendekatan yang lebih lunak terhadap Rusia. 

Namun, strategi ini tampaknya membuahkan hasil. Trump mengungkapkan pada Selasa, 4 Maret 2025, bahwa ia menerima surat dari Zelensky yang menyatakan kesediaannya untuk bernegosiasi.  

Penasihat keamanan nasional Trump, Mike Waltz, juga menyatakan bahwa AS dapat memulihkan bantuan ke Kyiv jika pembicaraan damai berhasil diatur dan langkah-langkah membangun kepercayaan dilakukan.  

Keputusan untuk menghentikan bantuan militer muncul setelah pertemuan Oval Office yang berlangsung panas pada Jumat lalu, di mana Trump dan Zelensky terlibat dalam adu argumen di hadapan media. Akibatnya, penandatanganan kesepakatan eksploitasi mineral antara AS dan Ukraina tertunda.  

Namun, menurut seorang pejabat senior pemerintahan AS, perjanjian tersebut kini kembali berjalan setelah Zelensky menerima saran dari pejabat Washington.  

Beberapa anggota parlemen AS, terutama dari Partai Demokrat, mengecam keputusan Trump menghentikan berbagi intelijen dengan Ukraina.  

Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, menyebut keputusan ini sebagai langkah yang “tidak bijaksana” dan menilai bahwa Trump telah menyerahkan pengaruh AS kepada Rusia.  

“Jelas, menghentikan dukungan intelijen kepada mitra Ukraina kita akan merenggut nyawa,” tegas Warner dalam pernyataannya.  

Sementara itu, negara-negara Eropa, termasuk Prancis dan Inggris, tengah berupaya meningkatkan belanja pertahanan dan merancang rencana perdamaian yang diharapkan dapat diajukan ke AS dalam beberapa hari mendatang.  

Dalam pidatonya di hadapan Kongres AS pada Selasa malam, Trump menegaskan kembali bahwa Washington siap membantu mengakhiri perang di Ukraina.  

“Sudah waktunya untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini. Jika Anda ingin mengakhiri perang, Anda harus berbicara dengan kedua belah pihak,” ujarnya.  

Trump juga mengklaim bahwa Rusia telah memberikan sinyal kuat untuk perdamaian, menyusul pembicaraannya dengan Presiden Vladimir Putin dan serangkaian pertemuan antara pejabat AS dan Rusia di Arab Saudi serta Turki?"pertemuan yang tidak melibatkan Ukraina maupun sekutu Eropa mereka.  

Keputusan Trump untuk menangguhkan dukungan intelijen dan militer ke Ukraina dalam waktu singkat telah mengejutkan banyak pihak, terutama di Eropa, yang khawatir akan dampak kebijakan ini terhadap stabilitas NATO dan hubungan transatlantik ke depan.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya