DPR Usul Haji Mandiri Dikunci Lewat Regulasi

Revisi UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji perlu memperkuat regulasi penyelenggaraan haji.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang mengatakan, salah satu yang wajib diperhatikan yakni soal umrah dan haji mandiri. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Komisi VIII bersama asosiasi haji dan umrah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

"Kami ada kekhawatiran kebijakan Arab Saudi membuka haji mandiri. Kalau ini diterapkan, yang habis (rugi) itu bapak-bapak (asosiasi), furoda tidak akan laku lagi,” kata Marwan. 

Marwan menuturkan, selama ini Indonesia memiliki kebijakan haji khusus bernama haji furoda. Jika otoritas Arab Saudi membuka jalur haji mandiri, maka akan terjadi pergeseran minat masyarakat untuk tidak memilih haji furoda.

Oleh sebab itu, ia meminta asosiasi haji dan umrah di Indonesia memikirkan aturan ketat agar perusahaan haji dan umrah tidak merugi akibat adanya kebijakan haji mandiri. 

"Kalau Saudi buka (haji mandiri), bisa enggak kita kunci di sini? Tetap lewat regulasi. Yang sudah terjadi itu umrah mandiri, mereka transit tidak lewat travel melainkan beli sendiri,” ucapnya,

"Kami ingin mengaturnya supaya asosiasi tetap berjalan baik. Umpamanya Saudi membuka portal visa haji mandiri, nah sasarannya langsung orang kaya, bukan jemaah biasa,” tutupnya.