Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Korupsi di BUMN Merajalela, Bossman Mardigu Usul Terapkan Hukuman Mati

RABU, 05 MARET 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Maraknya kasus mega korupsi di Indonesia terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana petinggi perusahaan banyak diisi politikus.

Pengusaha sekaligus YouTuber kondang, Mardigu Wowiek alias Bossman Mardigu menyoroti banyaknya politikus yang tidak memahami detail bisnis dan mudah memanfaatkan posisinya di BUMN untuk kepentingan tertentu. 

"Dari top 10 liga korupsi, 7 itu dari BUMN. Anda the best. Petinggi BUMN biasanya ditunjuk politikus, politikus tidak ngerti detail (bisnis), dioplos, dibuang ke kanan ke kiri. Percuma ngasih petinggi (gaji) Rp3 miliar karena saking mudahnya korupsi," ujarnya dalam YouTube Guru Gembul pada Rabu 5 Maret 2025.


Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tindakan korupsi telah mencederai banyak orang, sehingga seharusnya pelaku mendapatkan hukuman setimpal, termasuk hukuman mati bagi mereka yang merugikan negara dalam jumlah besar. 

Mardigu mencontohkan sistem hukum di Inggris pada masa lalu, di mana seorang pencuri kuda dihukum mati untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.

"Di Inggris ada desa yang kecurian kuda, lalu pencurinya tertangkap dan dihukum mati. Pada saat akan dieksekusi, hakim berkata: ‘Wahai pemuda, kamu bukan pencuri, kamu adalah pahlawan, karena sejak hari ini tidak ada lagi kuda yang dicuri’ karena mereka takut," tuturnya.

Dari contoh tersebut, Mardigu menyarankan agar Indonesia menerapkan kebijakan serupa terhadap para koruptor. 

Ia mengusulkan agar pelaku korupsi di atas Rp100 miliar dihukum mati, sementara mereka yang melakukan korupsi dalam jumlah lebih kecil dimiskinkan.

"Kita list tuh daftar para koruptor. Kita jadikan ‘pahlawan’ agar tidak ada lagi koruptor yang berani di Indonesia ini. Misalnya, di atas Rp100 miliar, hukum mati. Di bawah itu, miskinkan," tegasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya