Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Korupsi di BUMN Merajalela, Bossman Mardigu Usul Terapkan Hukuman Mati

RABU, 05 MARET 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Maraknya kasus mega korupsi di Indonesia terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana petinggi perusahaan banyak diisi politikus.

Pengusaha sekaligus YouTuber kondang, Mardigu Wowiek alias Bossman Mardigu menyoroti banyaknya politikus yang tidak memahami detail bisnis dan mudah memanfaatkan posisinya di BUMN untuk kepentingan tertentu. 

"Dari top 10 liga korupsi, 7 itu dari BUMN. Anda the best. Petinggi BUMN biasanya ditunjuk politikus, politikus tidak ngerti detail (bisnis), dioplos, dibuang ke kanan ke kiri. Percuma ngasih petinggi (gaji) Rp3 miliar karena saking mudahnya korupsi," ujarnya dalam YouTube Guru Gembul pada Rabu 5 Maret 2025.


Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tindakan korupsi telah mencederai banyak orang, sehingga seharusnya pelaku mendapatkan hukuman setimpal, termasuk hukuman mati bagi mereka yang merugikan negara dalam jumlah besar. 

Mardigu mencontohkan sistem hukum di Inggris pada masa lalu, di mana seorang pencuri kuda dihukum mati untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.

"Di Inggris ada desa yang kecurian kuda, lalu pencurinya tertangkap dan dihukum mati. Pada saat akan dieksekusi, hakim berkata: ‘Wahai pemuda, kamu bukan pencuri, kamu adalah pahlawan, karena sejak hari ini tidak ada lagi kuda yang dicuri’ karena mereka takut," tuturnya.

Dari contoh tersebut, Mardigu menyarankan agar Indonesia menerapkan kebijakan serupa terhadap para koruptor. 

Ia mengusulkan agar pelaku korupsi di atas Rp100 miliar dihukum mati, sementara mereka yang melakukan korupsi dalam jumlah lebih kecil dimiskinkan.

"Kita list tuh daftar para koruptor. Kita jadikan ‘pahlawan’ agar tidak ada lagi koruptor yang berani di Indonesia ini. Misalnya, di atas Rp100 miliar, hukum mati. Di bawah itu, miskinkan," tegasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya