Berita

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil (kanan)/Ist

Nusantara

DPRD Kota Bogor Gandeng Peradi Perkuat Bantuan Hukum

RABU, 05 MARET 2025 | 05:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bogor di ruang kerjanya.

Pertemuan ini dihadiri delapan aktivis Peradi untuk membahas berbagai isu hukum yang menjadi perhatian bersama.

Sebagai Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman menegaskan komitmennya dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yaitu Pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan. 


"DPRD Kota Bogor memiliki peran strategis dalam membentuk regulasi yang berpihak kepada masyarakat, memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, serta mengawasi implementasi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai aturan," tutur Adityawarman dalam keterangannya, Selasa malam, 4 Maret 2025. 

Politisi Senior PKS ini menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi hukum seperti Peradi, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

Menurutnya, keterlibatan Peradi dalam memberikan masukan dan advokasi terhadap isu-isu hukum dapat membantu masyarakat Kota Bogor mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. 

"Selama ini, DPRD Kota Bogor senantiasa mengedepankan keadilan  bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi yang baik dengan Peradi, kami berharap dapat memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat Kota Bogor," jelasnya.  

Dalam audiensi tersebut, Ketua DPC Peradi Kota Bogor, Gunara, menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian Peradi, yakni bahaya narkoba serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peradi Kota Bogor aktif dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna mencegah penyalahgunaan narkoba serta memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan. 

Sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Bogor Tengah dan Bogor Timur, Adityawarman melihat urgensi dalam penanganan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. 

"Warga Kota Bogor membutuhkan perlindungan hukum yang cepat dan tepat. Kami akan terus memperjuangkan kebijakan yang dapat membantu masyarakat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan," tegasnya. 

Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis akademis dalam membangun sistem hukum yang lebih baik. 

Lanjut dia, penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan akademisi serta praktisi hukum dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. 

Sebagai politisi senior Kota Bogor, doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini memiliki pengalaman panjang dalam membangun sinergi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. 

"Kerja sama antara DPRD Kota Bogor dan Peradi ini adalah langkah yang baik untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Kami siap mendukung berbagai program yang bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bogor,” imbuhnya. 

“Semoga kolaborasi ini, nantinya dapat memberi solusi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sehingga segala sesuatunya dapat tertangani dengan lebih baik, serta semakin banyak warga Kota Bogor yang mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang mereka perlukan," pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya