Berita

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil (kanan)/Ist

Nusantara

DPRD Kota Bogor Gandeng Peradi Perkuat Bantuan Hukum

RABU, 05 MARET 2025 | 05:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bogor di ruang kerjanya.

Pertemuan ini dihadiri delapan aktivis Peradi untuk membahas berbagai isu hukum yang menjadi perhatian bersama.

Sebagai Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman menegaskan komitmennya dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yaitu Pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan. 


"DPRD Kota Bogor memiliki peran strategis dalam membentuk regulasi yang berpihak kepada masyarakat, memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, serta mengawasi implementasi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai aturan," tutur Adityawarman dalam keterangannya, Selasa malam, 4 Maret 2025. 

Politisi Senior PKS ini menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi hukum seperti Peradi, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

Menurutnya, keterlibatan Peradi dalam memberikan masukan dan advokasi terhadap isu-isu hukum dapat membantu masyarakat Kota Bogor mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. 

"Selama ini, DPRD Kota Bogor senantiasa mengedepankan keadilan  bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi yang baik dengan Peradi, kami berharap dapat memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat Kota Bogor," jelasnya.  

Dalam audiensi tersebut, Ketua DPC Peradi Kota Bogor, Gunara, menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian Peradi, yakni bahaya narkoba serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peradi Kota Bogor aktif dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna mencegah penyalahgunaan narkoba serta memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan. 

Sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Bogor Tengah dan Bogor Timur, Adityawarman melihat urgensi dalam penanganan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. 

"Warga Kota Bogor membutuhkan perlindungan hukum yang cepat dan tepat. Kami akan terus memperjuangkan kebijakan yang dapat membantu masyarakat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan," tegasnya. 

Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis akademis dalam membangun sistem hukum yang lebih baik. 

Lanjut dia, penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan akademisi serta praktisi hukum dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. 

Sebagai politisi senior Kota Bogor, doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini memiliki pengalaman panjang dalam membangun sinergi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. 

"Kerja sama antara DPRD Kota Bogor dan Peradi ini adalah langkah yang baik untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Kami siap mendukung berbagai program yang bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bogor,” imbuhnya. 

“Semoga kolaborasi ini, nantinya dapat memberi solusi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sehingga segala sesuatunya dapat tertangani dengan lebih baik, serta semakin banyak warga Kota Bogor yang mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang mereka perlukan," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya