Berita

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil (kanan)/Ist

Nusantara

DPRD Kota Bogor Gandeng Peradi Perkuat Bantuan Hukum

RABU, 05 MARET 2025 | 05:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bogor di ruang kerjanya.

Pertemuan ini dihadiri delapan aktivis Peradi untuk membahas berbagai isu hukum yang menjadi perhatian bersama.

Sebagai Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman menegaskan komitmennya dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yaitu Pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan. 


"DPRD Kota Bogor memiliki peran strategis dalam membentuk regulasi yang berpihak kepada masyarakat, memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, serta mengawasi implementasi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai aturan," tutur Adityawarman dalam keterangannya, Selasa malam, 4 Maret 2025. 

Politisi Senior PKS ini menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi hukum seperti Peradi, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

Menurutnya, keterlibatan Peradi dalam memberikan masukan dan advokasi terhadap isu-isu hukum dapat membantu masyarakat Kota Bogor mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. 

"Selama ini, DPRD Kota Bogor senantiasa mengedepankan keadilan  bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi yang baik dengan Peradi, kami berharap dapat memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat Kota Bogor," jelasnya.  

Dalam audiensi tersebut, Ketua DPC Peradi Kota Bogor, Gunara, menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian Peradi, yakni bahaya narkoba serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peradi Kota Bogor aktif dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna mencegah penyalahgunaan narkoba serta memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan. 

Sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Bogor Tengah dan Bogor Timur, Adityawarman melihat urgensi dalam penanganan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. 

"Warga Kota Bogor membutuhkan perlindungan hukum yang cepat dan tepat. Kami akan terus memperjuangkan kebijakan yang dapat membantu masyarakat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan," tegasnya. 

Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis akademis dalam membangun sistem hukum yang lebih baik. 

Lanjut dia, penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan akademisi serta praktisi hukum dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. 

Sebagai politisi senior Kota Bogor, doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini memiliki pengalaman panjang dalam membangun sinergi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. 

"Kerja sama antara DPRD Kota Bogor dan Peradi ini adalah langkah yang baik untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Kami siap mendukung berbagai program yang bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bogor,” imbuhnya. 

“Semoga kolaborasi ini, nantinya dapat memberi solusi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sehingga segala sesuatunya dapat tertangani dengan lebih baik, serta semakin banyak warga Kota Bogor yang mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang mereka perlukan," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya