Berita

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 4 Maret 2025/RMOL

Politik

BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca, Halangi Hujan Jatuh di Daerah Rawan Banjir

SELASA, 04 MARET 2025 | 20:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Untuk mengurangi intensitas hujan di daerah rawan banjir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan serangkaian upaya salah satunya adalah modifikasi cuaca. 

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkap strategi modifikasi cuaca rencananya akan digelar sampai tanggal 8 Maret di daerah-daerah yang dinilai rawan banjir. 

Dijelaskan Dwikorita, alat-alat yang dimiliki BMKG akan memecah awan atau menghalangi awan menjatuhkan hujannya ke daerah banjir, dengan mengalihkannya ke laut. 


“Kami, BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi awan-awan yang harusnya bergerak, bertiup ke area rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi, dijatuhkan misalnya di laut, tidak dijatuhkan di darat,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 4 Maret 2025. 

Menurut Kepala BMKG itu, besarnya awan yang berkumpul dalam satu wilayah menyebabkan intensitas hujan menjadi tinggi. Sehingga modifikasi cuaca diharapkan mampu mencegah banjir baru.

“Kalau tidak diturunkan, maka awan-awan itu akan menggerombol, mengumpul, seperti yang kemarin terjadi itu kumpulan awan, kalau kita lihat dari satelit awan itu luasnya hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi, Provinsi Jawa Barat, dari satelit, sudah tertutup awan. Bahkan, sampai ke Lampung dan Palembang,” ungkapnya.

Dwikorita mengungkap beberapa daerah yang menjadi sasaran modifikasi cuaca BMKG di antaranya mencakup daerah-daerah pegunungan di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

"Tidak hanya kena Jawa Barat, tetapi juga bisa mengalir ke arah utara, ke DKI (Jakarta) juga banjir, dikhawatirkan bisa begitu. Sungai-sungainya kan juga mengalir ke utara,” tambahnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya