Berita

Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/Ist

Hukum

YLBHI: Polri Harus Kolaborasi jika Ingin Tetap Dipercaya Rakyat

SELASA, 04 MARET 2025 | 16:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Krisis kepercayaan publik terhadap institusi Polri bukan hanya dipicu oleh sikap antikritik anggota. Ada masalah lain yang seolah luput diperhatikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap jajaran.

"Poinnya konsistensi. Kepolisian harusnya konsisten selesaikan masalah penyalahgunaan wewenang, kemudian praktik kesewenang-wenangan, brutalitas, represif yang masih terjadi," kata Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana, Selasa, 4 Maret 2025.

Arif menyebut, apa yang terjadi saat ini merupakan puncak gunung es dari superpower-nya institusi Polri.


Salah satu yang paling disorot baru-baru ini adalah intimidasi oknum terhadap grup band asal Purbalingga, Sukatani. Bahkan band ini terpaksa menarik lagu bayar bayar bayar mereka dari platform streaming karena terlalu keras mengkritik Polri.

Ujungnya, tawaran Kapolri kepada Band Sukatani sebagai Duta Polisi ditolak.

"Kami jadi bertanya kembali ya, kenapa kepolisian menawarkan Sukatani yang menjadi korban intimidasi menjadi duta? Untuk apa? Apakah ini upaya menyelesaikan persoalan yang kemudian menjadikan kasus Sukatani rame? Sepertinya itu tidak cukup," jelas Arif.

Menurut Arif, ada persoalan utama di internal Polri yang seolah dikaburkan melalui polemik Band Sukatani. 

"Kalau kami pikir problemnya hari ini perlu dilakukan telaah dan kolaborasi semua pihak berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, bahwa ada kewenangan yang begitu besar di kepolisian, tapi pengawasannya masih minim sekali," kritik Arif.

"Polri yang selalu terbuka dan transparan dalam menghadapi kritikan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat," tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya