Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim/Ist

Bisnis

PHK Massal Industri Padat Karya Ancam Pertumbuhan Ekonomi

SELASA, 04 MARET 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan besar.

Sebab, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor ini tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sejak kasus Sritex, berkali-kali kami sudah meminta agar industri padat karya mendapat perhatian serius. PHK massal ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi kita juga,” tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim dalam keterangan resminya, Senin, 3 Maret 2025. 


Ia menyatakan, gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai industri, termasuk di sektor tekstil dan manufaktur, telah menimbulkan kekhawatiran luas.

Menurutnya, para ahli telah memperingatkan bahwa kehilangan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Akhirnya hal itu berpotensi memperlambat konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Saya kira kebijakan strategis yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari krisis ini. Pemerintah harus hadir untuk memastikan industri padat karya tetap bertahan. Dukungan dalam bentuk insentif, stimulus ekonomi, hingga kebijakan yang lebih ramah bagi industri harus segera diterapkan,” tegasnya.

Politikus PKB tersebut juga menekankan bahwa ketidakstabilan sektor ini dapat berujung pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karena itu, Chusnunia mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan para pelaku industri dan serikat pekerja dalam mengatasi dampak ini.

“Guna mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan industri padat karya di Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya