Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim/Ist

Bisnis

PHK Massal Industri Padat Karya Ancam Pertumbuhan Ekonomi

SELASA, 04 MARET 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan besar.

Sebab, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor ini tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sejak kasus Sritex, berkali-kali kami sudah meminta agar industri padat karya mendapat perhatian serius. PHK massal ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi kita juga,” tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim dalam keterangan resminya, Senin, 3 Maret 2025. 


Ia menyatakan, gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai industri, termasuk di sektor tekstil dan manufaktur, telah menimbulkan kekhawatiran luas.

Menurutnya, para ahli telah memperingatkan bahwa kehilangan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Akhirnya hal itu berpotensi memperlambat konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Saya kira kebijakan strategis yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari krisis ini. Pemerintah harus hadir untuk memastikan industri padat karya tetap bertahan. Dukungan dalam bentuk insentif, stimulus ekonomi, hingga kebijakan yang lebih ramah bagi industri harus segera diterapkan,” tegasnya.

Politikus PKB tersebut juga menekankan bahwa ketidakstabilan sektor ini dapat berujung pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karena itu, Chusnunia mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan para pelaku industri dan serikat pekerja dalam mengatasi dampak ini.

“Guna mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan industri padat karya di Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya