Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim/Ist

Bisnis

PHK Massal Industri Padat Karya Ancam Pertumbuhan Ekonomi

SELASA, 04 MARET 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan besar.

Sebab, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor ini tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sejak kasus Sritex, berkali-kali kami sudah meminta agar industri padat karya mendapat perhatian serius. PHK massal ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi kita juga,” tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim dalam keterangan resminya, Senin, 3 Maret 2025. 


Ia menyatakan, gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai industri, termasuk di sektor tekstil dan manufaktur, telah menimbulkan kekhawatiran luas.

Menurutnya, para ahli telah memperingatkan bahwa kehilangan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Akhirnya hal itu berpotensi memperlambat konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Saya kira kebijakan strategis yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari krisis ini. Pemerintah harus hadir untuk memastikan industri padat karya tetap bertahan. Dukungan dalam bentuk insentif, stimulus ekonomi, hingga kebijakan yang lebih ramah bagi industri harus segera diterapkan,” tegasnya.

Politikus PKB tersebut juga menekankan bahwa ketidakstabilan sektor ini dapat berujung pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karena itu, Chusnunia mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan para pelaku industri dan serikat pekerja dalam mengatasi dampak ini.

“Guna mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan industri padat karya di Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya