SBY: Danantara Harus Bebas Konflik Kepentingan

Keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan bisa memperkuat investasi strategis jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun demikian, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memahami kekhawatiran sejumlah pihak yang mempertanyakan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas Danantara.

"Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan political envolvement yang tidak semestinya," kata SBY dikutip dari akun X resminya, Minggu, 2 Maret 2025.

SBY menegaskan, bahwa kritik tersebut harus dilihat secara positif. Petinggi Danantara harus menyikapi kritik publik sebagai tantangan untuk menghadirkan lembaga tersebut dengan baik.

"Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki good governance, expertise (kecakapan) para pengelola Danantara, economic & business judgement yang tepat dan prudent, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu," jelas SBY.

Lebih lanjut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menekankan bahwa Danantara harus bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh politik agar dapat berjalan sesuai harapan. 

"Pengelolaan Danantara mesti bebas dari konflik kepentingan, politics free dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat," tandas SBY.

Danantara dibentuk setelah Rapat Paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025 yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang.

Badan ini memiliki peran utama dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi.