Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Singapura Kembali Catat Angka Kelahiran Terendah, Pemerintah Bidik Imigran

SABTU, 01 MARET 2025 | 21:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tingkat kelahiran di Singapura masih berada di titik terendah, dengan angka kesuburan yang tetap di bawah 1,0 sejak 2023. 

Menteri di Kantor Perdana Menteri Singapura, Indranee Rajah, menyatakan bahwa data awal menunjukkan jumlah bayi yang lahir pada 2024 mencapai 30.800, hanya sedikit lebih tinggi dari 30.500 kelahiran pada 2023.

"Efek tahun Naga telah berkurang selama bertahun-tahun, mencerminkan perubahan sikap dan prioritas di antara pasangan muda," ujar Indranee, seperti dikutip Channel News Asia, Sabtu 1 Maret 2025.


Bagi masyarakat etnis Tionghoa yang merupakan mayoritas di Singapura, tahun Naga biasanya dianggap sebagai waktu yang baik untuk memiliki anak. Namun, meskipun 2024 termasuk dalam tahun Naga, tren peningkatan kelahiran yang biasanya terjadi di periode ini tidak terlihat.

Menurut Indranee, rendahnya angka kesuburan dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia membawa dampak besar bagi ekonomi dan struktur sosial Singapura. Oleh karena itu, isu ini tetap menjadi "prioritas nasional" yang harus segera diatasi.

Targetkan Imigran untuk Stabilkan Populasi

Untuk mengatasi krisis populasi akibat rendahnya angka kelahiran, pemerintah Singapura semakin mengandalkan kebijakan imigrasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan meningkatkan jumlah imigran yang memperoleh status penduduk tetap.

Sepanjang 2024, pemerintah memberikan kewarganegaraan kepada sekitar 24 ribu orang, termasuk 1.400 anak yang lahir di luar negeri dari orang tua warga Singapura. 

Selain itu, sekitar 35 ribu orang diberikan status penduduk tetap, angka yang sedikit lebih tinggi dibandingkan lima tahun terakhir.

Dalam satu dekade terakhir, lebih dari sepertiga pernikahan warga Singapura terjadi antara warga lokal dan pasangan dari luar negeri. 

Meski demikian, Indranee menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berhati-hati dalam mengelola kebijakan imigrasi agar tetap menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi negara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya