Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh tunduk pada upaya-upaya pengekangan. Lembaga antirasuah harus berani mengusut dugaan mafia kuota bawang putih di Kementerian Perdagangan.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Sabtu, 1 Maret 2025.
“Sejauh ini kinerja KPK dipengaruhi oleh kekuasaan tertentu, itulah mengapa KPK hanya gerak cepat untuk mengusut kasus korupsi yang tendensinya musuh politik elite,” kata Dedi.
Menurutnya, KPK periode sekarang justru lebih sibuk mengusut kasus politik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kasusnya sendiri dimulai tahun 2019, dan berlarut-larut.
“Sementara untuk skandal yang lebih besar, KPK cenderung bungkam, salah satunya dugaan korupsi di Kemendag,” kata Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Atas dasar itu, Dedi menyarankan agar KPK perlu melakukan revolusi pemberantasan korupsi agar kembali dipercaya sebagai lembaga penegak hukum, bukan lembaga politik.
“(Sehingga) dugaan mafia impor di Kemendag sebenarnya sudah lama berembus, sejak era Jokowi, dan seringkali menguap,” pungkasnya.
Sebelumnya, sekelompok orang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (Gempari) meminta KPK mengusut dugaan mafia kuota bawang putih di Kemendag.
Gempari bahkan telah mengagendakan demonstrasi di tiga lokasi berbeda, yakni di gedung KPK, Kantor Kemendag, dan Istana Merdeka, Kamis, 27 Februari 2025 hari ini.
"Kami mendesak KPK segera memeriksa dan mengadili mafia kuota bawang putih di Kemendag," tegas koordinator aksi, Alfian kepada wartawan.
Menurutnya, mafia impor bawang sama saja mengingkari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan.
Maka dari itu, Gempari mendesak tidak hanya KPK, melainkan juga seluruh aparat penegak hukum turun tangan memberantas mafia impor bawang.
"Mendesak KPK, Kejagung, Mabes Polri segera berantas mafia kuota bawang putih yang diduga melibatkan (pejabat berinisial) ZH, BS, dan SNAE. Prabowo juga harus mencopot mereka," tegas Alfian tanpa menjabarkan detail pejabat dimaksud.
Di tengah isu mafia impor bawang putih, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor bawang putih mencapai 300 ribu ton.
