Jepang siap membantu Australia membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi.
Ketua Asosiasi Kereta Cepat Internasional (IHRA), Masafumi Shukuri, menyatakan kesiapannya membantu Australia mewujudkan rencana tersebut dengan membawa teknologi Shinkansen.
Pernyataan ini muncul saat pemerintah Australia meninjau kembali gagasan pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi di negara tersebut.
"Jika Australia ingin mengadopsi kereta Shinkansen, kami dapat membantunya dan melakukan transfer teknologi," kata Shukuri, seperti dikutip dari
Nikkei Asia, Sabtu, 1 Maret 2025.
"Kami dapat memberikan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam pengoperasian dan perawatan kereta api," tambahnya.
Shinkansen dirancang untuk menghindari tabrakan, dan teknologinya dikenal akan keselamatan dan ketepatan waktunya.
IHRA, yang beranggotakan perusahaan seperti Central Japan Railway, Hitachi, dan Mitsubishi Heavy Industries, bertujuan menjadikan teknologi ini sebagai standar global untuk kereta cepat.
Taiwan, sebagai negara pertama di luar Jepang yang mengadopsi teknologi Shinkansen, telah berhasil mengembangkan tenaga kerja lokal untuk mengoperasikan kereta tersebut. India juga diharapkan memiliki sekitar 1.000 teknisi terampil saat kereta cepat mulai beroperasi di sana.
"Jika diskusi mengenai kereta api berkecepatan tinggi meningkat di Australia, perusahaan-perusahaan Jepang akan membentuk konsorsium untuk mempromosikan Shinkansen sebagai pilihan," tambah Shukuri.
Selama 40 tahun terakhir, berbagai ide proyek kereta api berkecepatan tinggi telah muncul di Australia, namun terhambat oleh populasi yang relatif kecil dan biaya konstruksi yang tinggi. Namun, Shukuri melihat potensi di wilayah timur Australia yang lebih padat penduduk.
"Kereta api berkecepatan tinggi dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan, seperti pengembangan di sepanjang jalur kereta," ujarnya.
Biaya konstruksi diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar atau lebih, mengingat tingginya upah di Australia.
"Kami ingin memanfaatkan pendanaan sektor swasta dan publik serta menciptakan sistem di mana manfaat proyek dapat dikembalikan melalui mekanisme seperti pajak," jelas Shukuri.
Pada tahun 2023, Australia mendirikan Otoritas Kereta Cepat, sebuah badan penasihat independen yang diharapkan dapat mengajukan studi kelayakan bisnis kepada pemerintah secepatnya tahun ini.
"Dukungan bipartisan sangat penting untuk mewujudkan proyek ini," kata Shukuri.
Hubungan bilateral antara Jepang dan Australia semakin penting, termasuk dalam aspek keamanan nasional.
"Jika Jepang dapat berkontribusi pada proyek kereta cepat yang dapat membanggakan masyarakat Australia, kerja sama antara kedua negara dapat semakin berkembang," demikian Shukuri.
