Ketua Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ), Adjie Rimbawan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung./Ist
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, nampaknya harus segera bekerja dengan optimal usai mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan pemerintah pusat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Ketua Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ), Adjie Rimbawan, mengatakan demi mengoptimalkan kinerja di Pemprov DKI Jakarta, Pram-Rano akan dibantu oleh pejabat-pejabat di bawahnya, seperti sekretaris daerah (Sekda), kepala dinas, kepala badan, wali kota, bupati, camat, dan lurah.
"Terkait dengan pengisian jabatan-jabatan strategis, Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan Pram-Rano untuk berhati-hati dalam memilih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menduduki posisi-posisi itu," kata Adjie dalam keterangan resmi pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Jangan sampai Pram-Doel menjadi korban manuver dari beberapa calon pejabat yang berusaha memperebutkan posisi-posisi strategis dengan cara yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, adanya potensi gangguan dalam proses penunjukan pejabat," kata Adjie.
Parahnya, mereka yang menginginkan jabatan seringkali membentuk kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi keputusan gubernur dalam memilih.
"Mereka biasanya membentuk kelompok di luar pemerintahan yang bukan ASN. Kelompok ini sering kali mengeluarkan anggaran untuk membentuk opini terkait kinerja pejabat yang sedang menjabat," kata Adjie.
Dalam proses seleksi pejabat, baik pejabat yang masih menjabat maupun calon pejabat baru, seringkali bersaing dengan menunjukkan kinerja mereka di depan gubernur.
Salah contohnya, lanjut Adjie, para pejabat yang berkaitan dengan anggaran cenderung lebih aktif dalam menunjukkan prestasi mereka, mengingat kontrol terhadap anggaran menjadi sangat vital dalam perebutan posisi strategis.
"Biasanya, mereka yang sudah nyaman dengan posisinya akan melakukan berbagai cara agar gubernur tertarik, termasuk dengan menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan," kata Adjie.
Untuk itu, GKJ mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi pergerakan pejabat di Pemprov DKI Jakarta, terutama yang menunjukkan ambisi berlebihan untuk mengejar posisi tertentu.
"Ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bisa berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan. Biarkan saja gubernur memilih pejabat berdasarkan aturan dan masukan yang benar-benar objektif," kata Adjie.
Sebaliknya, Adjie meminta kepada ASN di Pemprov DKI untuk tetap sportif dalam bekerja
"Bekerja saja sebaik mungkin dan biar Mas Pram-Bang Doel menilai secara objektif. Jangan melakukan manuver-manuver tidak perlu," tegasnya.
