Akademisi: Pembahasan RUU Polri, TNI dan Kejaksaan Seharusnya Terbuka

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 21:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU), yaitu tentang Polri, TNI, dan Kejaksaan seharusnya bisa dilakukan DPR bersama pemerintah secara terbuka dan transparan.

Dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Ali Syafaat, pembahasan RUU-RUU ini cenderung tertutup. Pasalnya, untuk mendapatkan draft resmi 3 RUU itu dia rasa sulit.

"Padahal harusnya pembuatan undang-undang harusnya terbuka dan pembahasan yang tertutup pasti bermasalah," ujar Ali Syafaat dalam keterangan tertulis, Jumat 28 Februari 2025.

Ali menyampaikan, ketiga RUU itu berpotensi memunculkan autocratic legalisme yakni menggunakan instrumen hukum dengan sikap otoriter.

Dia menekankan, aturan hukum yang dibuat tujuannya adalah untuk perlindungan hak, meliputi kemanusiaan dan keadilan.

Karena itu kekuasaan harus diatur, menurutnya, karena pelanggaran hak terjadi karena adanya kelompok, lembaga atau apapun yang sifatnya memiliki kuasa atas yang lain.

"Dalam perkembangannya ternyata hukum dijadikan untuk melegitimasi kekuasaan dan dibuat seolah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, ini yang dikatakan sebagai autocratic legislation," pungkasnya.

Berita

Politik

Akademisi: Pembahasan RUU Polri, TNI dan Kejaksaan Seharusnya Terbuka

Kolaborasi dengan Turki

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Tabur Bunga Dharma Samudera

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD