Akademisi: Pembahasan RUU Polri, TNI dan Kejaksaan Seharusnya Terbuka

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 21:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU), yaitu tentang Polri, TNI, dan Kejaksaan seharusnya bisa dilakukan DPR bersama pemerintah secara terbuka dan transparan.

Dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Ali Syafaat, pembahasan RUU-RUU ini cenderung tertutup. Pasalnya, untuk mendapatkan draft resmi 3 RUU itu dia rasa sulit.

"Padahal harusnya pembuatan undang-undang harusnya terbuka dan pembahasan yang tertutup pasti bermasalah," ujar Ali Syafaat dalam keterangan tertulis, Jumat 28 Februari 2025.

Ali menyampaikan, ketiga RUU itu berpotensi memunculkan autocratic legalisme yakni menggunakan instrumen hukum dengan sikap otoriter.

Dia menekankan, aturan hukum yang dibuat tujuannya adalah untuk perlindungan hak, meliputi kemanusiaan dan keadilan.

Karena itu kekuasaan harus diatur, menurutnya, karena pelanggaran hak terjadi karena adanya kelompok, lembaga atau apapun yang sifatnya memiliki kuasa atas yang lain.

"Dalam perkembangannya ternyata hukum dijadikan untuk melegitimasi kekuasaan dan dibuat seolah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, ini yang dikatakan sebagai autocratic legislation," pungkasnya.

Berita

Politik

Akademisi: Pembahasan RUU Polri, TNI dan Kejaksaan Seharusnya Terbuka

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Bayang-Bayang LDII

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN