Berita

Demo Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi mendesak KPK mengusut tuntas kasus korupsi KTP-el/RMOL

Hukum

Kasus Korupsi KTP-el

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 17:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan skandal megakorupsi KTP-elektronik yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

Desakan itu kembali disampaikan AMPD saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Februari 2025.

Ini merupakan kali ketiga AMPD datang ke KPK untuk menuntut pengusutan kasus korupsi KTP-el dilakukan lebih serius.


"Gerakan ini berangkat dari kajian kami. Di mana kajian kami ini kami skemakan dan kami tuntaskan dalam bentuk laporan untuk melaporkan Ganjar dan Agun Gunandjar sebagai terduga pelaku dugaan kasus KTP-el," kata Ketua AMPD, Arnold, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat sore, 28 Februari 2025.

Arnold menjelaskan, pada persidangan sebelumnya, para pihak yang menjadi terdakwa pada saat itu telah memberikan keterangan keterlibatan Ganjar saat menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR, dan Agun Gunandjar saat menjabat Ketua Komisi II DPR dalam kasus korupsi KTP-el. 

Untuk itu, APMD mendesak dua orang tersebut kembali diperiksa KPK.

"Maka hari ini kami datang dengan membawa bukti-bukti kami serta didampingi kuasa hukum kami untuk menyerahkan laporan kepada KPK," tegas Arnold.

AMPD, lanjut Arnold, juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk serius menyelesaikan kasus KTP-el yang hingga saat ini belum ada perkembangannya.

"Kami menuntut juga meminta kepada Presiden Prabowo agar lebih serius dalam menyelesaikan kasus KTP-el ini. Kami menuntut keseriusan beliau untuk bagaimana menyelesaikan dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," pungkas Arnold.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya