Berita

Kolase Bahlil Lahadalia, Immanuel Ebenezer, Yandri Susanto/RMOL

Politik

Bahlil, Yandri, dan Noel Layak Dicopot Prabowo

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengevaluasi dan memberi sanksi tegas kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang hanya membuat gaduh. 

Sebab, para menteri pembuat gaduh itu sudah merusak reputasi dan citra pemerintahan Prabowo. Bahkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Prabowo.

“Kasus Menteri Desa Yandri misalnya, dinilai oleh MK cawe-cawe pada Pilkada di Kabupaten Serang. Padahal seorang menteri seharusnya taat aturan, sebagaimana yang sering diingatkan Prabowo,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, kepada RMOL, Jumat 28 Februari 2025. 


Jamiluddin juga mendorong Presiden Prabowo melakukan hal yang sama dalam kasus LPG 3 kg yang sempat menyengsarakan rakyat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus dituntut pertanggungjawabannya dan mendapat sanksi tegas berupa pencopotan dari kabinet.

“Kasus ini jelas merusak citra pemerintah akibat kebijakan ugal-ugalan. Padahal presiden menginginkan kabinetnya memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat,” ujar Jamiluddin. 

Tak hanya itu, Jamiluddin juga menilai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, tidak bisa menjaga tutur kata dan melakukan komunikasi publik yang buruk. Di mana Noel mempersilakan rakyat untuk tak kembali lagi ke Tanah Air saat tagar #KaburAjaDulu menjadi perbincangan hangat warga.

“Akibatnya, sebagian anak bangsa menilai sebagian kabinet Prabowo hanya menjadi beban, bukan solusi menuju Indonesia yang lebih baik,” tutur Jamiluddin.

Kasus-kasus semacam itu, menurut Jamiluddin, selain merusak reputasi dan citra, juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo. Para menteri seperti itu tak seharusnya dipertahankan.

“Jadi, menteri yang tak sejalan dengan arah kebijakan Prabowo sudah seharusnya diganti. Para menteri seperti ini tak boleh lama-lama di kabinet. Rakyat tak sudi membayar gaji para menteri yang tak becus tersebut. Karena itu, Prabowo sudah seharusnya mengganti menteri pembuat gaduh,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya