Berita

Kolase Bahlil Lahadalia, Immanuel Ebenezer, Yandri Susanto/RMOL

Politik

Bahlil, Yandri, dan Noel Layak Dicopot Prabowo

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengevaluasi dan memberi sanksi tegas kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang hanya membuat gaduh. 

Sebab, para menteri pembuat gaduh itu sudah merusak reputasi dan citra pemerintahan Prabowo. Bahkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Prabowo.

“Kasus Menteri Desa Yandri misalnya, dinilai oleh MK cawe-cawe pada Pilkada di Kabupaten Serang. Padahal seorang menteri seharusnya taat aturan, sebagaimana yang sering diingatkan Prabowo,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, kepada RMOL, Jumat 28 Februari 2025. 


Jamiluddin juga mendorong Presiden Prabowo melakukan hal yang sama dalam kasus LPG 3 kg yang sempat menyengsarakan rakyat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus dituntut pertanggungjawabannya dan mendapat sanksi tegas berupa pencopotan dari kabinet.

“Kasus ini jelas merusak citra pemerintah akibat kebijakan ugal-ugalan. Padahal presiden menginginkan kabinetnya memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat,” ujar Jamiluddin. 

Tak hanya itu, Jamiluddin juga menilai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, tidak bisa menjaga tutur kata dan melakukan komunikasi publik yang buruk. Di mana Noel mempersilakan rakyat untuk tak kembali lagi ke Tanah Air saat tagar #KaburAjaDulu menjadi perbincangan hangat warga.

“Akibatnya, sebagian anak bangsa menilai sebagian kabinet Prabowo hanya menjadi beban, bukan solusi menuju Indonesia yang lebih baik,” tutur Jamiluddin.

Kasus-kasus semacam itu, menurut Jamiluddin, selain merusak reputasi dan citra, juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo. Para menteri seperti itu tak seharusnya dipertahankan.

“Jadi, menteri yang tak sejalan dengan arah kebijakan Prabowo sudah seharusnya diganti. Para menteri seperti ini tak boleh lama-lama di kabinet. Rakyat tak sudi membayar gaji para menteri yang tak becus tersebut. Karena itu, Prabowo sudah seharusnya mengganti menteri pembuat gaduh,” pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Dede Indra: Polri Serius Perangi Narkoba!

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:26

Grup Salim Guyur Rp2,25 Triliun untuk Buyback Saham, Ini Efeknya bagi LSIP, INDF, dan ICBP

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:13

Fokus Penuhi Kebutuhan Domestik, RI Mulai Rem Ekspor Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13:35

98 Resolution Network Soroti Tata Kelola SDA dan Ekonomi Kerakyatan di Dua Tahun Prabowo-Gibran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13:07

TRUK dan PNSE Rajai Daftar Saham Top Gainers Sepekan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:46

Harga iPhone Duo di Indonesia, Mulai Rp 45 Juta hingga Rp 75 Juta

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:30

Tanpa Suara, BYD Atto 1 Seruduk Mobil dan Lindas Pengemudi Ojol

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:26

5 Gunung di Pulau Jawa Dilanda Karhutla Pekan Ini

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:23

Cara Cek Sebaran Asap Karhutla lewat Website BMKG dan NASA

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:02

Mengenal Virus Shamonda yang Ditemukan pada Pasien Meninggal di Prancis

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 11:59

Selengkapnya