Berita

Kolase Bahlil Lahadalia, Immanuel Ebenezer, Yandri Susanto/RMOL

Politik

Bahlil, Yandri, dan Noel Layak Dicopot Prabowo

JUMAT, 28 FEBRUARI 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengevaluasi dan memberi sanksi tegas kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang hanya membuat gaduh. 

Sebab, para menteri pembuat gaduh itu sudah merusak reputasi dan citra pemerintahan Prabowo. Bahkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Prabowo.

“Kasus Menteri Desa Yandri misalnya, dinilai oleh MK cawe-cawe pada Pilkada di Kabupaten Serang. Padahal seorang menteri seharusnya taat aturan, sebagaimana yang sering diingatkan Prabowo,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, kepada RMOL, Jumat 28 Februari 2025. 


Jamiluddin juga mendorong Presiden Prabowo melakukan hal yang sama dalam kasus LPG 3 kg yang sempat menyengsarakan rakyat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus dituntut pertanggungjawabannya dan mendapat sanksi tegas berupa pencopotan dari kabinet.

“Kasus ini jelas merusak citra pemerintah akibat kebijakan ugal-ugalan. Padahal presiden menginginkan kabinetnya memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat,” ujar Jamiluddin. 

Tak hanya itu, Jamiluddin juga menilai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, tidak bisa menjaga tutur kata dan melakukan komunikasi publik yang buruk. Di mana Noel mempersilakan rakyat untuk tak kembali lagi ke Tanah Air saat tagar #KaburAjaDulu menjadi perbincangan hangat warga.

“Akibatnya, sebagian anak bangsa menilai sebagian kabinet Prabowo hanya menjadi beban, bukan solusi menuju Indonesia yang lebih baik,” tutur Jamiluddin.

Kasus-kasus semacam itu, menurut Jamiluddin, selain merusak reputasi dan citra, juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo. Para menteri seperti itu tak seharusnya dipertahankan.

“Jadi, menteri yang tak sejalan dengan arah kebijakan Prabowo sudah seharusnya diganti. Para menteri seperti ini tak boleh lama-lama di kabinet. Rakyat tak sudi membayar gaji para menteri yang tak becus tersebut. Karena itu, Prabowo sudah seharusnya mengganti menteri pembuat gaduh,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya