Berita

Rapat kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI/RMOL

Politik

Pimpinan DPR Sebut Cara KKP Tangani Kasus Pagar Laut Menghina Akal Sehat

KAMIS, 27 FEBRUARI 2025 | 21:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penanganan kasus pagar laut yang ditangani KKKP dianggap telah menghina akal sehat.

Anggapan itu datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menanggapi penanganan kasus pagar laut yang ditangani KKP ketika rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.

Ia menegaskan telah menyoroti bagaimana perkembangan penanganan kasus pagar laut dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelar hari ini, Kamis, 27 Februari 2025.


"Sejak awal kemunculannya, keberadaan pagar laut sudah menghina akal sehat publik. Bagaimana bisa KKP tidak mendeteksi pembuatan pagar laut sementara ikan dan kapal bisa terpantau dengan jelas," kata Alex Indra Lukman dalam rapat.

Ia menerangkan ada 196 kasus yang sudah diungkap oleh KKP sebelumnya. Kemudian, dari ratusan kasus tersebut, pelakunya selalu perusahaan dan KKP bisa menyebutkan secara rinci siapa saja pelakunya.

"Tapi, dalam pengungkapan kasus pagar laut ini hanya disebut inisial. Tentu hal ini menghina akal sehat," katanya.

Pihaknya meminta agar masyarakat tidak fokus terhadap permasalahan pagar laut semata. Namun, meminta pemerintah untuk mengungkap siapa dalang di balik pagar laut tersebut.

"Kita tidak bisa terus-menerus terpaku pada masalah ini. Saatnya bergerak maju. Kepada para menteri, wakil menteri dan seluruh pejabat yang berwenang, ingatlah sumpah dan janji jabatan yang pernah kita ucapkan. Jalankan amanah dengan sungguh-sungguh," tegasnya.

"Ungkap siapa 'dalang' atau yang saya sebut 'Production House' dibalik pembuatan pagar laut ini. Jangan sampai publik kehilangan rasa percaya dan marah," tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Insiden di Lebanon Selatan Tak Terlepas dari Eskalasi Israel-Iran

Jumat, 03 April 2026 | 10:01

Emas Antam Ambruk Rp85 Ribu, Termurah Dibanderol Rp1,4 Juta

Jumat, 03 April 2026 | 09:54

UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit TNI

Jumat, 03 April 2026 | 09:48

KPK Tegaskan Tak Ada Intimidasi dalam Penggeledahan Rumah Ono Surono

Jumat, 03 April 2026 | 09:40

Komisi VIII DPR Optimis Jadwal Haji 2026 Tetap Aman dan Lancar

Jumat, 03 April 2026 | 09:26

Aksi Borong Bensin Picu Kelangkaan BBM di Prancis

Jumat, 03 April 2026 | 08:51

Reformasi Maret Tuntas: Jalan Terang Modal Asing Masuk Bursa

Jumat, 03 April 2026 | 08:26

Wall Street Melemah Tipis, Investor Berburu Aset Aman

Jumat, 03 April 2026 | 08:13

Serangan Israel Lumpuhkan Dua Pabrik Baja Iran, Produksi Terhenti hingga Setahun

Jumat, 03 April 2026 | 08:04

Dolar AS Perkasa, Indeks DXY Tembus Level Psikologis 100

Jumat, 03 April 2026 | 07:50

Selengkapnya