Berita

Acara seminar ‘Mengungkap Kejanggalan Hukum Pengambilalihan Bank Bali’, di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Rabu, 26 Februari 2025/RMOL

Bisnis

Kasus Bank Bali Perlu Dituntaskan agar Tak Terulang

KAMIS, 27 FEBRUARI 2025 | 20:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mantan pemilik Bank Bali, Rudy Ramli, kembali menyerukan penyelesaian kasus pengambilalihan bank yang pernah dimilikinya. 

Menurut dia, kasus ini harus dituntaskan agar kejadian serupa tidak terulang di industri perbankan Indonesia.

“Saya sangat paham kasus ini seolah sudah lama berlalu. Butuh mengumpulkan keberanian dari tahun ke tahun bagi saya untuk sampai di titik ini. Saya hanya ingin kejadian yang dialami keluarga besar saya yaitu kehilangan aset berupa bank yang diduga dilakukan oknum-oknum pejabat perbankan, tidak terjadi lagi," ujar Rudy dalam keterangan resminya, Kamis 27 Februari 2025.


Penasihat hukumnya, Erwin Disky Rinaldo, mengungkapkan bahwa pengambilalihan Bank Bali pada 1999 bukanlah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Ia menilai proses tersebut sarat dengan kejanggalan dan praktik yang tidak transparan, melibatkan oknum dalam otoritas moneter dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bekerja sama dengan salah satu bank internasional.

“Dugaan ini bukanlah tuduhan yang mengada-ada, melainkan didukung oleh bukti atau fakta hukum yang memiliki kekuatan hukum, baik hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun Putusan Pengadilan,” jelas Erwin dalam “Diskusi Publik Kejanggalan Hukum Pengambilalihan Bank Bali” di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

Erwin menambahkan bahwa kasus ini kompleks dan telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Beberapa permasalahan utama mencakup skema penjaminan pencairan dana yang dinilai tidak transparan, serta tekanan terhadap pemilik bank dalam proses pemberian kredit antarbank. 

Pada akhirnya, Bank Bali diambil alih dan dilebur menjadi Bank Permata tanpa adanya kesempatan bagi pemiliknya untuk mencari investor alternatif.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara menyoroti bahwa pengambilalihan Bank Bali dilakukan tanpa proses yang adil. Ia menilai bahwa keputusan yang diambil bersifat unfair dan memunculkan persoalan hukum yang perlu ditindaklanjuti.

Sementara itu, Adhie Massardi menilai bahwa terdapat indikasi bahwa Bank Bali, yang awalnya sehat, sengaja dibuat bermasalah agar bisa diambil alih. 

Ia bahkan menyebut Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sempat berupaya membantu Rudy Ramli, tetapi kalah menghadapi kepentingan sejumlah pihak.

"Pejabat kerap berlindung di balik dalih kebijakan negara, tetapi dampaknya tetap harus ditanggung oleh negara. Saat itu, BPPN dikelola seperti kelompok mafia," tegasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya