Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2025 di Surabaya, Jawa Timur/Ist
Pembina Samsat Tingkat Nasional yang terdiri dari PT Jasa Raharja, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri), dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (BKD Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2025 di Surabaya, Jawa Timur.
Mengusung tema "Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan Melalui Digitalisasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik", rakor ini bertujuan untuk memantapkan koordinasi pelaksanaan Samsat, mengupas masalah teknis dan administratif yang dihadapi disertai mencari solusi, juga membahas standar dan revitalisasi pelayanan Samsat.
Direktur Jenderal Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam negeri Agus Fatoni dalam rakor itu menyoroti peran penting Pajak Kendaraan Bermotor dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber utama pendapatan daerah.
Ia menyampaikan target dan realisasi PKB dan BBNKB provinsi se-Indonesia tahun 2024. Untuk PKB, dari target sebesar Rp56,89 triliun telah terealisasi sebesar Rp57,57 triliun atau 101,21 persen. Sementara untuk BBNKB, dari target sebesar Rp37,54 triliun berhasil terealisasi sebesar Rp38,84 triliun atau 103,48 persen.
Lebih lanjut, Agus Fatoni menekankan bahwa tingkat kepatuhan pajak kendaraan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Senada dengan Agus Fatoni, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, juga menyoroti pentingnya peningkatan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai langkah strategis untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam praktiknya, kami dari Pembina Samsat Tingkat Nasional dan Provinsi terus mengejar peningkatan kepatuhan masyarakat. Ada sebagian stakeholder yang sudah menjalankan, seperti MyPertamina yang mensyaratkan kendaraan sudah lunas pajak, bahkan SLIK dari OJK pun akan mensyaratkan hal tersebut," ujar Rivan dalam keterangan tertulis, Kamis 27 Februari 2025.
"Ini merupakan upaya, tidak bisa hanya dengan tilang saja, tapi interoperabilitas dari seluruh pemilik kebijakan di bidang keuangan, mereka juga terlibat di dalam meningkatkan kepatuhan setidaknya untuk kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor," imbuhnya.
Sementara Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menekankan pentingnya implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang terbagi menjadi dua poin. Poin pertama adalah sinergitas, soliditas, dan kolaborasi.
"Saya juga mengaitkan dengan program Kapolri, salah satunya adalah transformasi pelayanan publik. Ini yang harus kita lakukan, memberi terbaik untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.
