Berita

Ilustrasi/Net

Global

Trump Pangkas 90 Persen Kontrak Bantuan Luar Negeri USAID

KAMIS, 27 FEBRUARI 2025 | 14:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemangkasan lebih dari 90 persen kontrak bantuan luar negeri Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Tidak sampai di situ, Trump juga memutuskan memotong bantuan AS sebesar 60 miliar dolar AS. 

Mengutip Associated Press pada Kamis, 27 Februari 2025, pemotongan dana USAID diketahui melalui memo internal pemerintahan Trump. 


Disebutkan bahwa pemangkasan besar-besaran tersebut sebagai langkah untuk membersihkan pemborosan signifikan yang berasal dari penyimpangan kelembagaan selama beberapa dekade.

Dalam dokumen tersebut, pejabat pemerintah menekankan bahwa perubahan besar akan dilakukan dalam cara USAID dan Departemen Luar Negeri mendistribusikan bantuan luar negeri guna memastikan penggunaan uang pembayar pajak secara bijak demi kepentingan Amerika.

Trump, bersama sekutunya Elon Musk, telah lama mengkritik program bantuan luar negeri sebagai pemborosan dana dan alat untuk memajukan agenda liberal. 

Ia bahkan mengeluarkan perintah pada 20 Januari untuk melakukan tinjauan selama 90 hari terhadap semua program bantuan luar negeri guna menentukan mana yang layak dilanjutkan, dengan kebijakan pemotongan dana hampir secara instan.  

Sejak pembekuan dana ini diberlakukan, ribuan program yang didanai AS di berbagai negara terhenti. 

Dalam pengajuan pengadilan, organisasi nirlaba yang memiliki kontrak dengan USAID menyebut langkah ini sebagai manuver politik yang bertujuan menghindari kepatuhan terhadap perintah pengadilan.  

Seorang pejabat USAID menulis dalam email kepada staf pada hari Senin, 24 Februari 2025 yang dikutip dalam pengajuan pengadilan: "Masih BANYAK lagi pemutusan hubungan kerja yang akan datang, jadi mohon bersiap!"

Senator Demokrat Chris Murphy dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat menuduh pemerintahan Trump melakukan tindakan ilegal untuk menghindari campur tangan Kongres dan pengadilan.  

"Pemerintah berusaha menembus Kongres dan pengadilan dengan mengumumkan penyelesaian tinjauan palsu mereka atas bantuan asing dan penghentian segera ribuan program bantuan di seluruh dunia," kata Murphy.  

Sementara itu, Koalisi Kepemimpinan Global AS, yang terdiri dari bisnis besar, organisasi nonpemerintah, dan mantan pejabat, menyatakan keterkejutannya terhadap pemangkasan besar ini.  

"Rakyat Amerika berhak mendapatkan perhitungan transparan tentang apa yang akan hilang dalam hal kontraterorisme, kesehatan global, ketahanan pangan, dan persaingan," kata koalisi tersebut dalam sebuah pernyataan.  

Departemen Luar Negeri mengatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah meninjau dan menyetujui penghentian program-program tersebut.  

Secara keseluruhan, pemotongan USAID mencakup 5.800 dari 6.200 kontrak hibah multitahun, dengan total pemotongan 54 miliar dolar AS. 

Sementara itu, Departemen Luar Negeri juga menghapus 4.100 dari 9.100 hibahnya, dengan pemotongan sebesar 4,4 miliar dolar AS.  

Pemerintahan Trump sebelumnya telah mendapat peringatan dari hakim federal untuk mematuhi keputusan yang memblokir sementara pembekuan bantuan luar negeri. 

Namun, pada Rabu malam, 26 Februari 2025, Ketua Mahkamah Agung John Roberts menandatangani perintah singkat yang menunda keputusan tersebut, memberi waktu lebih bagi MA untuk mempertimbangkan kasus ini secara lebih mendalam.  

Hakim Distrik AS Amir H Ali, yang awalnya memerintahkan pencairan miliaran dolar sebelum tengah malam, kini harus menunggu respons pemerintah hingga Jumat siang, 28 Februari 2025 sebelum keputusan lebih lanjut dapat diambil.  

Sementara itu, pemerintahan Trump akhirnya mulai memproses sebagian pembayaran yang telah tertunda selama lebih dari sebulan. Tetapi, jumlah yang dicairkan sejauh ini hanya beberapa juta dolar, jauh lebih kecil dari total dana yang dibekukan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya