Sejak menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk mengaku mendapat banyak ancaman pembunuhan.
Hal itu ia ungkap selama rapat Kabinet pertama Presiden Donald Trump pada Rabu waktu setempat, 26 Februari 2025.
Musk mengatakan bahwa upaya efisiensi anggaran federal yang ia lakukan telah menyebabkan ratusan orang kehilangan pekerjaan.
"Kami menghabiskan banyak uang untuk Departemen Pertahanan. Kita menghabiskan lebih dari 1 triliun dolar AS untuk bunga. Jika ini terus berlanjut, negara ini akan bangkrut secara de facto. Ini bukan hal yang opsional. Ini penting. Itulah alasan saya di sini. Saya menerima banyak kecaman, dan mendapat banyak ancaman pembunuhan," ujar Musk, seperti dikutip dari
CNN.
Dalam pertemuan tersebut, Musk hadir dengan mengenakan kaus bertuliskan "dukungan teknologi" dan topi bertuliskan "Make America Great Again", slogan yang identik dengan Partai Republik.
Meskipun turut serta dalam rapat Kabinet, Musk sebenarnya bukanlah anggota resmi Kabinet atau pejabat yang disetujui oleh Senat AS.
Gedung Putih dalam dokumen pengadilan juga membantah bahwa ia memiliki tanggung jawab atas DOGE, meskipun Trump menyebut Musk bertanggung jawab atas departemen tersebut.
Trump sendiri memuji kehadiran Musk dan menyebut bahwa kabinetnya terdiri dari individu-individu terbaik.
"Presiden Trump telah menyusun Kabinet terbaik yang pernah ada. Dan saya tidak memberikan pujian palsu. Ini adalah sekelompok orang yang luar biasa. Saya rasa tim yang berbakat seperti ini belum pernah dibentuk," kata Musk.
Namun, kehadiran Musk dalam kabinet ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh semua pejabat.
Trump mengakui bahwa beberapa anggota kabinetnya tidak sepakat dengan peran Musk.
"Ada yang tidak senang dengan Elon? Jika ya, maka kami akan mengusir mereka dari sini," kata Trump, yang memicu berbagai reaksi dari peserta rapat.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi pemerintahan, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan lembaga-lembaga untuk bekerja sama dengan DOGE dalam meninjau dan mengakhiri kontrak yang dianggap tidak perlu.
Selain itu, Administrasi Layanan Umum juga diperintahkan untuk menyusun rencana dalam menjual properti pemerintah yang tidak diperlukan.
Keberadaan Musk dalam pemerintahan terus menuai perdebatan, terutama terkait sejauh mana kewenangan yang dimilikinya.
Namun, bagi Trump, Musk adalah bagian penting dari misinya untuk mengubah cara kerja pemerintah federal.
