Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net
Gedung Putih menolak akses wartawan dari Reuters, Associated Press (AP), dan beberapa perusahaan media lainnya untuk meliput rapat kabinet pertama Presiden Donald Trump pada Rabu waktu setempat, 27 Februari 2025.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari kebijakan baru pemerintahan Trump terkait akses media dalam acara kepresidenan.
Dalam aturan baru tersebut, fotografer dari Associated Press serta wartawan dari Reuters, HuffPost, dan surat kabar Jerman Der Tagesspiegel dilarang hadir.
Sebaliknya, kru TV dari
ABC dan
Newsmax, serta jurnalis dari
Axios, Blaze, Bloomberg News, dan
NPR diizinkan masuk ke dalam ruangan.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintahan Trump sehari sebelumnya, yang menyatakan bahwa Gedung Putih akan menentukan media mana yang dapat meliput acara tertentu, terutama di ruangan yang lebih kecil seperti Oval Office.
Sebelumnya, sistem ini dikelola oleh Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA), yang secara tradisional mengatur rotasi kelompok pers presiden.
Keputusan ini menuai reaksi keras dari beberapa kantor berita yang terdampak. Dalam pernyataan bersama,
AP, Bloomberg, dan
Reuters menegaskan bahwa mereka telah lama bekerja untuk memastikan berita kepresidenan disampaikan secara "akurat, adil, dan tepat waktu" kepada audiens luas.
"Sebagian besar liputan Gedung Putih yang dilihat orang di outlet berita lokal mereka, baik di AS maupun di seluruh dunia, berasal dari layanan berita seperti kami. Sangat penting dalam demokrasi bagi publik untuk memiliki akses ke berita tentang pemerintah mereka dari pers yang independen dan bebas," demikian pernyataan dari ketiga organisasi tersebut.
Sementara itu,
HuffPost mengecam kebijakan Gedung Putih sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan pers yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.
WHCA juga merilis pernyataan yang menyatakan protes terhadap aturan baru ini.
Menurut Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, perubahan ini bertujuan untuk mendiversifikasi media yang dapat meliput kegiatan kepresidenan.
"Meskipun media tradisional masih dapat meliput Presiden Trump setiap hari, pemerintahan ini berencana mengubah siapa yang dapat berpartisipasi dalam acara di ruangan yang lebih kecil," ujar Leavitt.
Ia juga menambahkan bahwa lima jaringan televisi utama tetap akan memiliki akses bergilir dalam grup pers, sementara layanan streaming dan beberapa media baru akan ditambahkan ke dalam daftar.
Kebijakan ini juga mengikuti insiden baru-baru ini, di mana
Associated Press dilarang dari kelompok pers Gedung Putih karena menolak menggunakan istilah "Teluk Amerika"—nama yang diberikan Trump untuk perairan Teluk Meksiko.
