Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima/RMOL

Politik

Fraksi PDIP Masih Yakin Demokrasi Membaik Usai Pemilu dan Pilkada 2024

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, tidak membuat fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI skeptis dengan perbaikan demokrasi Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar, di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2025.

Ia berpendapat, plus dan minus pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 masih bisa membuat perjalanan demokrasi semakin baik ke depannya. 


"Saya termasuk yang tidak skeptis, tidak pesimis, bahwa proses kita berdemokrasi ini akan selalu ada perbaikan," ujar Bima. 

Sebagai Legislator dari Fraksi PDIP, dia memastikan upaya perbaikan akan terus dilakukan DPR RI untuk sistem hukum pelaksanaan pemilu maupun pilkada. 

Sebab menurutnya, Indonesia telah melalui sejarah panjang mengenai perkembangan demokrasi. Di mana puncaknya adalah pada Reformasi 98 yang memuat nilai-nilai yang harus terus dipertahankan. 

"Pilihan berdemokrasi yang sudah kita sepakati pasca-Reformasi 98 kita jaga untuk selalu terwujud, di dalam berbagai proses demokrasi elektoral," sambungnya menegaskan. 

Lebih lanjut, Bima berharap upaya-upaya untuk mendegradasi nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan di era Reformasi akan menghasilkan perbaikan demokrasi Indonesia. 

"Tentunya kita berharap proses-proses de-demokratisasi atau proses otokrasi yang sekarang ini didengung-dengungkan oleh kalangan pegiat demokrasi itu tidak terjadi," harapnya. 

"Salah satunya (yang harus diupayakan adalah) dengan kita menjaga aturan-aturan hukum (kepemiluan), ini senantiasa kita perbaiki," demikian Bima. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya