Presiden AS Donald Trump melempar topi bertuliskan 'Trump benar tentang segalanya' setelah menandatangani perintah eksekutif pada Minggu, 25 Februari 2025/Net
Gedung Putih secara resmi mencabut hak yang telah dimiliki jurnalis selama hampir satu abad untuk menentukan siapa yang meliput acara kepresidenan Amerika Serikat.
Keputusan ini diumumkan oleh Juru Bicara Presiden Donald Trump, Karoline Leavitt dalam konferensi pers, pada Selasa waktu setempat, 25 Februari 2025.
Leavitt menegaskan bahwa Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA) tidak lagi memiliki “monopoli” dalam pemilihan anggota pool press, kelompok kecil wartawan yang meliput presiden dalam ruang terbatas seperti Ruang Oval dan Air Force One.
“Keputusan ini mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” ujar Leavitt, seperti dimuat
Digital Journal.
Ia juga menyatakan bahwa ke depan, tim pers Gedung Putih yang akan menentukan siapa saja jurnalis yang berhak meliput kegiatan presiden.
Trump yang berada di Ruang Oval saat pengumuman tersebut, menegaskan bahwa pemerintahan saat ini memiliki kendali penuh atas akses media ke Gedung Putih.
“Kami yang akan mengambil keputusan itu,” kata Trump, yang duduk di balik meja dengan setumpuk topi bisbol merah bertuliskan “Trump benar tentang segalanya.”
Keputusan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Gedung Putih dan kantor berita Associated Press (AP).
Trump sebelumnya telah melarang AP menghadiri acara kepresidenan setelah kantor berita tersebut mengkritik keputusannya mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.
Sambil menunjuk ke peta besar bertuliskan “Gulf of America” yang dipajang di belakangnya, Trump berkata: “Saya hanya mengaguminya saat melihatnya. Saya sampai berlinang air mata.”
Keputusan Gedung Putih ini langsung menuai kecaman dari WHCA dan berbagai organisasi media. Presiden WHCA, Eugene Daniels, mengkritik langkah tersebut dan menuduh pemerintahan Trump mencoba mengontrol liputan media.
“Langkah ini mencabik-cabik kebebasan pers di Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah akan memilih jurnalis yang meliput presiden,” ujar Daniels dalam sebuah pernyataan resmi.
“Di negara yang bebas, para pemimpin tidak boleh dapat memilih korps pers mereka sendiri," kata dia lagi.
Senada dengan Daniels, Jacqui Heinrich, koresponden senior Gedung Putih dari Fox News yang juga anggota dewan WHCA, menyatakan bahwa keputusan ini justru semakin memperkuat kontrol Gedung Putih atas media.
“Langkah ini tidak mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, ini memberikan kekuasaan kepada Gedung Putih,” tulis Heinrich di platform media sosial X.
Sejak awal masa jabatan keduanya pada 20 Januari 2025, Trump telah mengambil berbagai langkah kontroversial terkait media dan birokrasi AS. Pemblokiran Associated Press dari acara kepresidenan menjadi salah satu contoh nyata dari pendekatan agresifnya terhadap media.
Dua minggu lalu, Gedung Putih mulai melarang jurnalis AP dari berbagai acara resmi, dan pada Senin, 24 Februari 2025, seorang hakim AS menolak untuk segera memerintahkan pemulihan akses AP, meski sidang lebih lanjut dijadwalkan bulan depan.
Sementara itu, penasihat senior Gedung Putih, Jason Miller, memberikan respons sarkastik atas kecaman terhadap kebijakan ini.
Di akun X miliknya, Miller menulis, “R.I.P. @WHCA 1914-2025,” disertai gambar pelayat yang membawa peti mati.
Meski mendapatkan kritik keras, Gedung Putih tetap berpegang pada kebijakan barunya. Leavitt menegaskan bahwa media tradisional masih dapat bergabung dalam pool press, tapi akses tersebut juga akan diberikan kepada media yang layak yang sebelumnya tidak pernah mendapat kesempatan.
Langkah ini menjadi titik panas baru dalam hubungan antara Gedung Putih dan pers, sekaligus menandai era baru bagi kebijakan liputan kepresidenan AS.
