Berita

Kelompok jemaah haji/Net

Bisnis

Aturan Baru Bea Cukai, Barang Kiriman Jamaah Haji Hingga Rp24,5 Juta Bebas Bea Masuk

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 | 20:15 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait barang kiriman jamaah haji melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025. 

Dalam aturan ini, jamaah haji dapat mengirim barang dengan nilai maksimal Free on Board (FOB) sebesar 1.500 Dolar AS atau sekitar Rp24,5 juta tanpa dikenakan bea masuk, dengan ketentuan pembebasan berlaku untuk dua kali pengiriman.

Kepala Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC, Chotibul Umam, menjelaskan bahwa setiap pengiriman jemaah haji saat ini harus disertai dokumen pengiriman atau consignment note (CN). 


"Kalau yang barang kiriman umum, tadi kan sampai dengan 1.500 Dolar AS itu menggunakan CN. Kalau nanti ada jamaah haji ngirim harga barangnya di atas 1.500 Dolar AS maka tetap menggunakan CN,"kata Chotibul dalam keterangan resmi Selasa 25 Februari 2025.

Jika nilai barang yang dikirim melebihi 1.500 Dolar AS, maka akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5 persen, meskipun pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) tetap dikecualikan.

“PPN tidak dipungut, PPh juga dikecualikan, benar-benar full, bebas. Namun jika lebih dari 1.500 Dolar AS, maka akan dikenakan bea masuk 7,5 persen,” ujar

Aturan ini berlaku bagi jamaah haji yang terdaftar secara resmi dan hanya dalam periode tertentu, yakni sejak keberangkatan kloter pertama hingga maksimal 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir pada musim haji tersebut. 

Selain itu, barang yang dikirim harus memenuhi batasan dimensi, dengan panjang maksimal 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm, serta hanya boleh dikemas dalam satu kemasan per pengiriman.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya