Kebijakan Efisiensi Jangan Sampai Berimbas ke Pegawai Honorer

DPR merespons Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait efisiensi anggaran yang akan menjadi pedoman kepala daerah dalam menjalankan APBD 2025. 

Surat edaran tersebut yakni SE Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 itu diterbitkan pada Minggu, 23 Februari lalu.

Terkait itu, Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha meminta agar penghematan anggaran itu tidak menyebabkan terjadinya pemberhentian pegawai honorer.

"Semangatnya adalah pengurangan belanja. Pemerintah daerah untuk kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas yang tidak diperlukan dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif untuk sektor-sektor yang lebih penting, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Toha kepada wartawan, Selasa, 25 Februari 2025.

Menurutnya, yang harus dipertimbangkan pemerintah daerah adalah efisiensi anggaran akan berdampak pada perputaran ekonomi, pelayanan publik, dan pengurangan lapangan pekerjaan. 

Pasalnya, ada simbiosis mutualisme dan dampak dari setiap kebijakan yang akan menjalar ke semua sektor. 

"Bila dampaknya sampai pada PHK pegawai, maka rakyat yang menjadi korban terbesarnya," tegasnya.

Legislator dari Fraksi PKB itu menyampaikan kekhawatiran yang tersiar mengenai nasib tenaga honorer atau pegawai  P3K paruh waktu di daerah. Jika penghematan itu mengakibatkan PHK, maka dampaknya akan sangat buruk, karena pegawai itu memiliki keluarga yang harus diberi nafkah.

“Jika mereka diberhentikan, lalu siapa yang mencari nafkah. Istri dan anak-anaknya akan merasakan dampaknya. Kami berharap hal itu tidak terjadi di daerah,” tutupnya.