Berita

Ilustrasi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo/RMOL

Politik

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 | 08:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Publik hingga saat ini bertanya-tanya alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memproses berbagai laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Mengapa sampai saat ini, KPK tidak bergeming untuk usut kasus-kasus dugaan korupsi Jokowi dan anak-anaknya? Hal itu menjadi tanda tanya luas di publik. Publik bertanya. Mengapa KPK begitu keukeuh tetap tidak mau mengusut laporan masyarakat yang sudah masuk ke KPK?" kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Selasa, 25 Februari 2025.

Apalagi yang terakhir ini, mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, telah melaporkan dugaan korupsi Jokowi terkait proyek strategis nasional (PSN).


"Kalau sekelas Abraham Samad yang mantan Ketua KPK bikin laporan ke KPK, tentunya berbagai unsur korupsi dalam kasus Jokowi cs itu dipastikan telah memenuhi unsur KKN. Apalagi terakhir, pernyataan Hasto Kristiyanto, Jokowi merevisi UU KPK dengan dana 3 juta Dolar," terang Muslim.

Dengan berbagai laporan masyarakat yang sudah masuk ke KPK itu kata Muslim, lembaga antirasuah itu seharusnya segera bergerak melakukan pengusutan.

"Jika KPK tidak juga bergerak mengusut laporan masyarakat itu, KPK dianggap publik lindungi Jokowi dan keluarganya. Sama seperti dalam kasus fufufafa-Gibran. Berbagai pakar dan ahli sudah membeberkan fakta dan temuan, tetapi aparat penegak hukum tetap tidak bergeming," heran Muslim.

Muslim meyakini, jika disentuh aparat penegak hukum, kasus-kasus Jokowi dan anak-anaknya akan terbongkar dan terbuka ke publik.

"Jadi, semakin KPK teguh bela Jokowi dan anak-anaknya, publik semakin yakin Jokowi dan anak-anaknya memang salah. Termasuk kasus Fufufafa-Gibran. Dengan sikap KPK dan aparat penegak hukum soal Jokowi dan keluarganya, membuat publik semakin ragu jargon pemberantasan korupsi Presiden Prabowo," pungkas Muslim.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya