Berita

Ilustrasi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo/RMOL

Politik

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

SELASA, 25 FEBRUARI 2025 | 08:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Publik hingga saat ini bertanya-tanya alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memproses berbagai laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Mengapa sampai saat ini, KPK tidak bergeming untuk usut kasus-kasus dugaan korupsi Jokowi dan anak-anaknya? Hal itu menjadi tanda tanya luas di publik. Publik bertanya. Mengapa KPK begitu keukeuh tetap tidak mau mengusut laporan masyarakat yang sudah masuk ke KPK?" kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Selasa, 25 Februari 2025.

Apalagi yang terakhir ini, mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, telah melaporkan dugaan korupsi Jokowi terkait proyek strategis nasional (PSN).


"Kalau sekelas Abraham Samad yang mantan Ketua KPK bikin laporan ke KPK, tentunya berbagai unsur korupsi dalam kasus Jokowi cs itu dipastikan telah memenuhi unsur KKN. Apalagi terakhir, pernyataan Hasto Kristiyanto, Jokowi merevisi UU KPK dengan dana 3 juta Dolar," terang Muslim.

Dengan berbagai laporan masyarakat yang sudah masuk ke KPK itu kata Muslim, lembaga antirasuah itu seharusnya segera bergerak melakukan pengusutan.

"Jika KPK tidak juga bergerak mengusut laporan masyarakat itu, KPK dianggap publik lindungi Jokowi dan keluarganya. Sama seperti dalam kasus fufufafa-Gibran. Berbagai pakar dan ahli sudah membeberkan fakta dan temuan, tetapi aparat penegak hukum tetap tidak bergeming," heran Muslim.

Muslim meyakini, jika disentuh aparat penegak hukum, kasus-kasus Jokowi dan anak-anaknya akan terbongkar dan terbuka ke publik.

"Jadi, semakin KPK teguh bela Jokowi dan anak-anaknya, publik semakin yakin Jokowi dan anak-anaknya memang salah. Termasuk kasus Fufufafa-Gibran. Dengan sikap KPK dan aparat penegak hukum soal Jokowi dan keluarganya, membuat publik semakin ragu jargon pemberantasan korupsi Presiden Prabowo," pungkas Muslim.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya