Berita

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade/RMOL

Politik

DPR Yakin BPI Danantara Mampu Bawa Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 15:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi VI DPR meyakini bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Keyakinan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, setelah peluncuran BPI Danantara oleh Presiden Prabowo, pada hari ini, Senin, 24 Februari 2025.

Andre mengungkapkan bahwa Danantara lahir dari Undang-Undang BUMN yang baru saja disahkan di DPR. 


Sebagai pimpinan Komisi VI DPR, ia menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pendirian BPI Danantara. 

“Kami di Komisi VI mendukung sepenuhnya pendirian BPI Danantara ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita semua sudah menyaksikan pidato Presiden Prabowo, bagaimana beliau tadi berpidato menyampaikan pengumuman soal Danantara,” ujar Andre kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Politikus Gerindra ini juga menyebutkan bahwa BPI Danantara adalah bagian dari upaya besar Pemerintah Prabowo dalam menciptakan efisiensi dan mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. 

Oleh karenanya, Andre yakin betul bahwa BPI Danantara akan berhasil. 

“Beliau melakukan efisiensi, uang efisiensinya diletakkan di Danantara dalam rangka memastikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8 persen. Jadi ini akan menjadi motor pembangunan Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Senin 24 Februari 2025.

"Saya Presiden RI menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara," kata Prabowo di Istana Kepresidenan.

"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keppres Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewas dan Badan Pelaksana Danantara," sambungnya.

Danantara merupakan sebuah inisiatif strategis pemerintah dalam mengelola investasi negara dengan pendekatan yang lebih modern dan efisien. Program ini dirancang untuk mendorong investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan visi besar pembangunan nasional.

Danantara dibentuk setelah Rapat Paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025 yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang.

Badan ini memiliki peran utama dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi.

Super holding itu akan menaungi tujuh perusahaan BUMN antara lain PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID (Mining Industry Indonesia).

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya