Berita

lustrasi/Net

Bisnis

Haramkan Nepotisme, Ekonom Dorong Profesionalisme di Danantara Jelang Peluncuran

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 09:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Danantara pada Senin 24 Februari 2025 di Istana Negara pagi ini.

Menyambut peluncuran ini, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menekankan pentingnya menunjuk orang-orang profesional di internal Danantara agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Menurut Wijayanto, mekanisme internal harus diperkuat dengan memastikan posisi strategis seperti Pengawas, Komisaris, Komite Audit, dan Internal Audit diisi oleh individu profesional, berintegritas, serta bebas dari kepentingan politik. 


"Mereka harus diposisikan sebagai partner setara, bukan sekadar pelengkap," ujarnya kepada RMOL.

Ia juga menegaskan bahwa sistem berbasis meritokrasi harus diterapkan dalam memilih sumber daya manusia terbaik yang akan menjalankan organisasi. 

"Manfaatkan Indonesia yang luas yang penuh dengan sosok kredibel, profesional, dan berintegritas, sebagai sumber kader; Jika perlu, rekrut expat terbaik untuk ikut memajukan Danantara/BUMN," tambahnya.

Dalam hal ini, Wijayanto menolak praktik nepotisme dan politisasi dalam penempatan jabatan strategis di BUMN. 

"Koncoisme dan nepotisme, apalagi Timses-isme, haram diterapkan," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan Danantara sebagai holding BUMN merupakan langkah besar yang harus dikelola dengan hati-hati. 

"BUMN-BUMN adalah telur-telur emas yang kepadanya masa depan rakyat digantungkan. Pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan telur tersebut dalam satu keranjang bernama Danantara. Keranjang ini perlu kita jaga bersama, jika ia jebol dan tumpah maka jebol dan tumpah pula nasib 287 juta rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya