Berita

lustrasi/Net

Bisnis

Haramkan Nepotisme, Ekonom Dorong Profesionalisme di Danantara Jelang Peluncuran

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 09:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Danantara pada Senin 24 Februari 2025 di Istana Negara pagi ini.

Menyambut peluncuran ini, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menekankan pentingnya menunjuk orang-orang profesional di internal Danantara agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Menurut Wijayanto, mekanisme internal harus diperkuat dengan memastikan posisi strategis seperti Pengawas, Komisaris, Komite Audit, dan Internal Audit diisi oleh individu profesional, berintegritas, serta bebas dari kepentingan politik. 


"Mereka harus diposisikan sebagai partner setara, bukan sekadar pelengkap," ujarnya kepada RMOL.

Ia juga menegaskan bahwa sistem berbasis meritokrasi harus diterapkan dalam memilih sumber daya manusia terbaik yang akan menjalankan organisasi. 

"Manfaatkan Indonesia yang luas yang penuh dengan sosok kredibel, profesional, dan berintegritas, sebagai sumber kader; Jika perlu, rekrut expat terbaik untuk ikut memajukan Danantara/BUMN," tambahnya.

Dalam hal ini, Wijayanto menolak praktik nepotisme dan politisasi dalam penempatan jabatan strategis di BUMN. 

"Koncoisme dan nepotisme, apalagi Timses-isme, haram diterapkan," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan Danantara sebagai holding BUMN merupakan langkah besar yang harus dikelola dengan hati-hati. 

"BUMN-BUMN adalah telur-telur emas yang kepadanya masa depan rakyat digantungkan. Pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan telur tersebut dalam satu keranjang bernama Danantara. Keranjang ini perlu kita jaga bersama, jika ia jebol dan tumpah maka jebol dan tumpah pula nasib 287 juta rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya