Berita

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto/Ist

Nusantara

DPRD DKI:

PAM Jaya Perlu Hitung Ulang Tarif Air

MINGGU, 23 FEBRUARI 2025 | 11:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mempersilakan rencana Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghitung kembali besaran tarif PAM Jaya usai warga rusun protes soal kenaikan tarif layanan air bersih.

"Secara teknis saya kira benar bahwa perlu hitung-hitung an kembali. Apakah benar seperti yang dikatakan bahwa tarif mereka tidak sama dengan rumah tapak dan disamakan dengan gedung komersial," ujar Wahyu dikutip Minggu 23 Februari 2025.

Menurut Wahyu, perhitungan ulang perlu dilakukan supaya pelayanan air bersih tetap optimal. Nantinya, hal tersebut bisa dibahas dalam rapat eksekutif.


"Perlu ada hitung-hitungan ulang, agar PAM Jaya bisa tetap melayani pelanggannya dengan baik, bahkan meningkatkan pelayanannya secara konsisten, di lain pihak masyarakat juga tetap bisa menerima layanan air bersih dengan tarif yang layak," kata kader Gerindra ini.

Nantinya, bisa juga dibahas soal pengelompokan rusun hingga pengaturan kenaikan tarif berdasarkan volume air yang digunakan. 

Meski begitu, Wahyu sekali lagi menyerahkan pembahasan teknis kepada eksekutif. Terakhir, ia juga meminta ke depan jangan sampai kebocoran air bersih kembali terjadi.

"Mungkin rusun juga bisa dikelompok-kelompokkan. Ada yang kelas mewah, menengah dan dasar," jelasnya.

Untuk yang dasar, lanjut dia, bisa sama dengan rumah tapak dan terus naik berdasarkan kelas. 

"Tapi ide ini biar dibahas dalam rapat dengan eksekutif. Juga bisa diatur kenaikan berdasarkan volume yang digunakan, misal setiap 10 meter kubik tarif ada kenaikan dan seterusnya. Ini juga bisa dibahas dengan eksekutif," ungkap dia.

"Adapun perlu sama-sama dijaga adalah jangan sampai terjadi kebocoran air bersih, terlebih lagi sampai terjadi pencurian air bersih. Kedua hal seperti ini harus dijaga bersama," sambungnya.

Wahyu menambahkan, agar tidak terkena tarif progresif semuanya, karena meterannya sepertinya tidak per unit rusun, namun per tower, silakan diatur secara teknis.

"Meteran bisa dipasang per unit dengan tanggung jawab dan dikoordinir oleh pengelola rusun," jelasnya lagi.

Total jumlah penggunaan seluruh unit harus sama dengan meteran yang ada di setiap tower milik PAM Jaya.

"Kalau lebih besar berarti ada kebocoran. Sedangkan supervisi meterannya, jenis dan kualitasnya, oleh PAM Jaya.

"Kalau sekarang bisa terjadi yang makai lebih dari 10m3 hanya sebagian saja tapi semuanya kena tarif progresif," imbuhnya.

Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan mengatakan, PAM Jaya mengenakan tarif sesuai yang digunakan pelanggan.

Menurut dia, sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum bahwa pelanggan yang masuk kelompok K-III pemakaian di atas 20 meter kubik (m3) akan dikenai tarif progresif Rp21.500 per m3.

Ia menjelaskan, ketika pelanggan yang masuk kelompok K-III dalam penggunaan air tidak lebih dari 10 m3, tarifnya Rp12.500 per m3. 

"Hal ini bisa diterapkan ketika warga yang tinggal di apartemen menjadi pelanggan PAM Jaya," kata Syahrul.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya