Departemen Pertahanan Amerika Serikat berencana memangkas 5.400 pekerja, sebagai bagian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk mengurangi jumlah pekerja.
Dikutip dari Reuters, Sabtu 22 Februari 2025, rencana pengurangan yang diumumkan Pentagon pada Jumat waktu setempat merupakan sebagian kecil dari 50.000 PHK di Departemen Pertahanan yang telah diantisipasi oleh beberapa pihak.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari target awal pengurangan anggaran sebesar 2 triliun Dolar AS yang kemudian direvisi menjadi 1 triliun Dolar AS.
Sebelumnya, The Washington Post (WP) yang mengutip lima sumber terpercaya pada Selasa 18 Februari, mengabarkan bahwa pemerintah Trump telah menginstruksikan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menyerahkan daftar pegawai percobaan, mengingat banyak dari mereka yang kemungkinan akan diberhentikan akhir pekan ini.
Selain Departemen Pertahanan, berbagai lembaga lain seperti Departemen Energi dan Dinas Kehutanan juga mengalami pengurangan tenaga kerja. Sebagian besar pegawai yang akan diberhentikan adalah mereka yang baru dipekerjakan tahun lalu atau yang masih dalam masa percobaan, sehingga memiliki perlindungan pekerjaan yang lebih lemah.
Namun, proses pemangkasan ini tidak berjalan mulus. Terdapat kebingungan dan kesalahan dalam pelaksanaannya, yang mengakibatkan pemecatan pekerja di sektor-sektor vital seperti keamanan nuklir dan penelitian flu burung.
Kesalahan ini memaksa pemerintah untuk segera mempekerjakan kembali ratusan karyawan penting. Para kritikus menilai pendekatan yang tergesa-gesa ini dapat membahayakan keamanan nasional dan kesehatan publik.
Selain itu, kebijakan ini memicu protes dari masyarakat dan anggota parlemen.
Beberapa perwakilan Partai Republik menghadapi kritik tajam dari konstituen mereka dalam pertemuan balai kota terkait pemangkasan anggaran dan peran Elon Musk sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency atau DOGE).
Jajak pendapat terbaru menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pengaruh Musk dalam pengambilan keputusan pemerintah.
