Berita

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni/Ist

Politik

Jejak Digital Raja Juli Antoni Dibongkar Usai Sindir Instruksi Megawati

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 02:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jejak digital Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni langsung dibongkar warganet gara-gara politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu diduga menyindir PDIP.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader banteng yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan retret ke Magelang yang mulai digelar Jumat 21 Februari 2025.

"Kepala daerah kalian pelayan rakyat atau pelayan partai?" tulis Raja Juli Antoni melalui akun X pribadinya dengan menambahkan tagar #IndonesiaTerang #GenerasiOptimis.


Cuitan anak buah Kaesang Pangarep itu langsung disambar banyak warganet.

"Bang Juli bs nolak permintaan mas kaesang?" tanya Papa Loren.

"Lu ini Menteri atau Buzzer ?

Kwalitas Menteri kok seperti ini ?

Cari Menteri itu jangan yang titipan atau balas budi Pak @prabowo ..," kata CC Tan.

"Anda Menteri kebohongan atau Menteri kehutanan," komentar Yetno Prayogo.

Diketahui, pada Pilpres 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi penghargaan kebohongan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Selain itu, penghargaan kebohongan juga diberikan kepada Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief. 

"Penghargaan ini diberikan karena baru awal 2019 sudah terjadi tsunami kebohongan yang dilakukan oleh mereka bertiga," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat 4 Januari 2029.

Dalam acara jumpa pers itu, PSI turut menyiapkan tiga buah piala yang ditujukan untuk Prabowo, Sandi dan Andi. Ada juga tiga buah piagam yang telah dibingkai.




Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya