Berita

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi/Ist

Politik

Belajar Dari Kasus Hasto, APH Harus Usut Skandal E-KTP Ganjar

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 21:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. 

Aksi ini menuntut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas skandal korupsi E-KTP yang telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Diketahui, skandal ini diduga melibatkan beberapa politisi seperti Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar.
?Menurut pengunjuk rasa, pengusutan kasus ini relevan dengan proses hukum yang kini dijalani Hasto Kristiyanto yang menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berlanjut

“Publik masih menunggu kepastian hukum bagi nama-nama yang diduga terlibat dalam mega skandal E-KTP, termasuk Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar,” kata Koordinator aksi, Bung Arnold.

“Publik masih menunggu kepastian hukum bagi nama-nama yang diduga terlibat dalam mega skandal E-KTP, termasuk Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar,” kata Koordinator aksi, Bung Arnold.

Arnold menegaskan bahwa tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika pemerintahan Prabowo benar-benar ingin membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, maka pengusutan skandal E-KTP harus dituntaskan hingga ke akar-akarnya, termasuk memeriksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar.

?“Penangkapan Hasto hanya awal. Kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas dengan mengusut semua pihak yang diduga terlibat dalam skandal E-KTP. Nama Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar pernah disebut dalam kasus ini, maka KPK harus berani membuka kembali penyelidikan terhadap mereka,” ujar Bung Arnold dalam orasinya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya