Berita

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi/Ist

Politik

Belajar Dari Kasus Hasto, APH Harus Usut Skandal E-KTP Ganjar

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 21:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. 

Aksi ini menuntut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas skandal korupsi E-KTP yang telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Diketahui, skandal ini diduga melibatkan beberapa politisi seperti Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar.
?Menurut pengunjuk rasa, pengusutan kasus ini relevan dengan proses hukum yang kini dijalani Hasto Kristiyanto yang menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berlanjut

“Publik masih menunggu kepastian hukum bagi nama-nama yang diduga terlibat dalam mega skandal E-KTP, termasuk Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar,” kata Koordinator aksi, Bung Arnold.

“Publik masih menunggu kepastian hukum bagi nama-nama yang diduga terlibat dalam mega skandal E-KTP, termasuk Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar,” kata Koordinator aksi, Bung Arnold.

Arnold menegaskan bahwa tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika pemerintahan Prabowo benar-benar ingin membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, maka pengusutan skandal E-KTP harus dituntaskan hingga ke akar-akarnya, termasuk memeriksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar.

?“Penangkapan Hasto hanya awal. Kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas dengan mengusut semua pihak yang diduga terlibat dalam skandal E-KTP. Nama Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar pernah disebut dalam kasus ini, maka KPK harus berani membuka kembali penyelidikan terhadap mereka,” ujar Bung Arnold dalam orasinya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya