Berita

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi/Ist

Politik

Belajar Dari Kasus Hasto, APH Harus Usut Skandal E-KTP Ganjar

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 21:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. 

Aksi ini menuntut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas skandal korupsi E-KTP yang telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Diketahui, skandal ini diduga melibatkan beberapa politisi seperti Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar.
?Menurut pengunjuk rasa, pengusutan kasus ini relevan dengan proses hukum yang kini dijalani Hasto Kristiyanto yang menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berlanjut

“Publik masih menunggu kepastian hukum bagi nama-nama yang diduga terlibat dalam mega skandal E-KTP, termasuk Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar,” kata Koordinator aksi, Bung Arnold.

“Publik masih menunggu kepastian hukum bagi nama-nama yang diduga terlibat dalam mega skandal E-KTP, termasuk Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar,” kata Koordinator aksi, Bung Arnold.

Arnold menegaskan bahwa tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika pemerintahan Prabowo benar-benar ingin membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, maka pengusutan skandal E-KTP harus dituntaskan hingga ke akar-akarnya, termasuk memeriksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar.

?“Penangkapan Hasto hanya awal. Kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas dengan mengusut semua pihak yang diduga terlibat dalam skandal E-KTP. Nama Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar pernah disebut dalam kasus ini, maka KPK harus berani membuka kembali penyelidikan terhadap mereka,” ujar Bung Arnold dalam orasinya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya